JAKSA Agung Amerika Serikat (AS) Pam Bondi menyatakan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan “segera menghadapi seluruh kekuatan hukum AS di wilayah AS dan di pengadilan AS”.
Pernyataan itu disampaikan Bondi melalui platform media sosial X pada Sabtu (3/1/2026) pagi waktu setempat, setelah Maduro dilaporkan ditangkap di Venezuela. Dalam unggahannya, Bondi merujuk pada dakwaan terhadap Maduro yang telah diajukan oleh otoritas hukum AS.
Bondi menyebut bahwa Maduro didakwa atas sejumlah tuduhan, yaitu konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan terhadap AS.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Maduro didakwa pada tahun 2020 oleh pengadilan federal di New York terkait tuduhan-tuduhan di atas. Hingga berita ini dipublikasikan keberadaan Maduro belum diketahui secara pasti.
Dalam pernyataannya, Bondi turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Donald Trump dan militer AS. Ia mengatakan bahwa mereka “melaksanakan misi yang luar biasa dan sangat berhasil untuk menangkap dua terduga pengedar narkoba internasional.”
Sementara Wakil Presiden AS JD Vance telah mengulangi tuduhan bahwa Presiden Maduro bertanggung jawab atas “perdagangan narkoba” dan mengklaim bahwa Washington telah menawarkan kepada pemimpin Venezuela “beberapa jalan keluar” sebelumnya.
“Presiden [Trump] menawarkan beberapa jalan keluar, namun sangat jelas selama proses ini: perdagangan narkoba harus dihentikan, dan minyak yang dicuri harus dikembalikan ke Amerika Serikat,” tambah Vance.
Dia mengulangi pembenaran AS bahwa Maduro adalah buronan hukum AS. “Anda tidak bisa menghindari keadilan atas perdagangan narkoba di Amerika Serikat karena Anda tinggal di sebuah istana di Caracas.
Penangkapan Maduro mengingatkan pada masa-masa sebelumnya ketika para pemimpin lain, seperti mantan pemimpin militer Panama Manuel Noriega dan mantan Presiden Irak Saddam Hussein, ditangkap oleh AS.
Aljazirah mencatat, dalam intervensi langsung lainnya ke Amerika Latin, AS menginvasi Panama pada 1989 untuk menggulingkan pemimpin militer dan de facto Manuel Noriega, dengan alasan perlindungan warga negara AS di Panama, praktik tidak demokratis, korupsi dan perdagangan obat-obatan terlarang.