SITUASI di Amerika Selatan memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa militer AS telah meluncurkan operasi militer skala besar terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat.
Dalam pernyataan resminya melalui platform Truth Social, Trump mengeklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya telah “ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara tersebut.”
Trump menyatakan bahwa operasi ini dilakukan melalui koordinasi erat dengan aparat penegak hukum AS. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, detail mengenai lokasi penahanan maupun kondisi terkini Maduro belum dikonfirmasi secara independen.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Pemerintah Venezuela segera bereaksi dengan mengumumkan status darurat nasional. Sebelum klaim penangkapan tersebut muncul, pihak Caracas telah menuduh Washington melakukan agresi militer yang menargetkan instalasi militer dan sipil di berbagai negara bagian.
“Venezuela menolak, mengecam, dan mendebat di hadapan komunitas internasional atas agresi militer yang sangat serius oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap wilayah dan rakyat Venezuela,” bunyi pernyataan resmi pemerintah Maduro.
Langkah drastis Washington ini memicu gelombang reaksi global. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, segera memperingatkan dunia melalui platform X mengenai serangan tersebut dan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional.
Kecaman lebih keras datang dari Kuba. Presiden Miguel Diaz-Canel menyebut tindakan AS sebagai “terorisme negara” dan serangan kriminal yang merusak stabilitas kawasan Amerika Latin. Nada serupa datang dari Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras pelanggaran kedaulatan nasional Venezuela oleh pihak AS.
Sementara itu, Rusia menyatakan keprihatinan mendalam. Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak semua pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menekankan bahwa rakyat Venezuela memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa intervensi militer luar.
Di sisi lain, Spanyol mengambil posisi lebih moderat dengan menyerukan de-eskalasi dan menawarkan diri sebagai mediator untuk mencari solusi damai atas konflik yang sedang berlangsung.