KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi laporan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebut pembangunan jembatan di wilayah bencana Sumatera dilakukan secara swadaya hingga ngutang. Said mengatakan hal itu tak akan terjadi jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cepat mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025,” kata Said kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Said mengatakan BNPB sebagai leading sector harusnya bisa bergerak cepat untuk mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Dengan demikian, koordinasi antara pemangku kebijakan di daerah bencana bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” kata Said.
“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” sambungnya.
Ketua DPP PDIP ini mengatakan jembatan bailey sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak bencana. Said berharap ke depannya BNPB bisa lebih gesit.
“Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit,” ujarnya.
Ia berharap penanganan bencana di Sumatera tak berlarut-larut lantaran lemahnya pola koordinasi antarsektor. DPR disebut mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan bailey.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” ungkapnya.
Said mengatakan meski sebentar lagi akan tutup buku alokasi anggaran, tetapi negara masih menyimpan dana di BA-BUN atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Ia ingin koordinasi antar kementerian ataupun institusi di lapangan berjalan dengan lancar.