PEMERINTAH China mengkritik rencana Jepang untuk kembali meningkatkan anggaran pertahanan. Beijing menyebut rencana itu sebagai dorongan kekuatan kelompok sayap kanan yang ingin mewujudkan remiliterisasi.
“Jepang tidak menunjukkan kecenderungan untuk memperbaiki perilakunya, dan malah berencana untuk kembali menaikkan anggaran pertahanan, yang semakin mengungkapkan motif kekuatan sayap kanan Jepang untuk melakukan remiliterisasi Jepang dan menghidupkan kembali militerisme,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat.
Jepang diberitakan sedang menyusun anggaran pertahanan senilai sekitar 9 triliun yen (sekitar 58,12 miliar dolar AS) dalam tahun fiskal selanjutnya yang dimulai pada April 2026, termasuk untuk melengkapi kapasitas militer dengan rudal jarak jauh dan “drone”.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Angka tersebut akan melampaui rekor 8,7 triliun yen untuk anggaran pertahanan tahun fiskal saat ini yang dimulai April. Jepang meningkatkan anggaran itu di tengah tantangan keamanan dari China dan Korea Utara serta tuntutan Presiden AS Donald Trump.
“Mengingat kejahatan perang yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh militer Jepang, langkah-langkah militer Jepang selalu diawasi dengan ketat oleh negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional. Sejak pemerintahan Jepang yang baru berkuasa, mereka secara nyata mempercepat pembangunan kapasitas militer,” ucap Lin Jian.
Lin Jian menyorot pernyataan PM Takaichi tentang Taiwan yang mengancam penggunaan kekuatan terhadap China. Pun pernyataan pejabat senior kantor PM Jepang yang menyerukan baik kepemilikan senjata nuklir oleh Jepang maupun usulan revisi tiga dokumen keamanan nasional serta gagasan untuk mengubah tiga prinsip non-nuklir yang saat ini dipegang Jepang.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah mencabut larangan untuk menggunakan hak pertahanan diri kolektif, mengembangkan apa yang disebut ‘kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh’, memperkuat kerja sama dalam pencegahan yang diperluas, dan membangun pulau-pulau perbatasan menjadi garis depan pertahanan, yang jelas melampaui kebijakan ‘berorientasi pertahanan terbatas’ Jepang,” papar Lin Jian.
Istilah seperti “pertahanan diri” dan “serangan balasan” pun, ungkap Lin Jian, digunakan oleh kelompok sayap kanan Jepang untuk menutupi upaya mereka untuk melanggar tatanan internasional pasca-perang dan ketentuan dalam Konstitusi Jepang, serta memanipulasi opini publik.