ANGIN segar berembus dari pos lintas batas Ban Pakkad, Provinsi Chanthaburi. Setelah berbulan-bulan terlibat dalam gesekan senjata yang meresahkan, pejabat militer Thailand dan Kamboja akhirnya duduk satu meja pada Rabu (24/12/2025) untuk merintis jalan menuju gencatan senjata permanen.
Meski pertemuan tingkat sekretariat Komite Perbatasan Umum (GBC) ini hanya berlangsung singkat—sekitar 35 menit—namun durasi tersebut dianggap cukup untuk meletakkan fondasi perdamaian. Bangkok secara tegas menyodorkan tiga syarat utama bagi Phnom Penh jika ingin mengakhiri ketegangan di garis perbatasan kedua negara.
Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, Jenderal Nattapong Prowkaew, yang memimpin delegasi Thailand, menyebut pertemuan ini sebagai tanda baik. Walau begitu, sang jenderal memilih untuk tetap berhati-hati.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
“Kehadiran kami di sini adalah sinyal positif. Namun, saya tidak akan membeberkan respons pihak Kamboja saat ini agar tidak memperumit proses negosiasi yang sedang berjalan,” tegas Jenderal Nattapong secara lugas.
3 Syarat Harga Mati Bangkok
Thailand tidak datang dengan tangan hampa. Intisari dari tuntutan Bangkok berfokus pada tiga poin krusial:
- Penghentian segera segala bentuk permusuhan di lapangan.
- Komitmen gencatan senjata berkelanjutan yang dapat diverifikasi oleh pihak ketiga.
- Kerja sama konkret dalam operasi pembersihan ranjau di sepanjang garis perbatasan bersama.
Di sisi lain, Kamboja melalui Menteri Pertahanan Jenderal Tea Seiha, menyatakan keinginan kuat untuk mengikuti peta jalan perdamaian yang diinisiasi oleh ASEAN. Phnom Penh juga mendorong pengaktifan kembali mekanisme bilateral guna menyelesaikan isu demarkasi perbatasan dan pemulangan pengungsi sipil yang terdampak bentrokan sporadis selama ini.
Menuju Meja Menteri Pertahanan
Pertemuan Rabu kemarin hanyalah pembuka. Pada Kamis pagi, negosiasi dilanjutkan dengan agenda yang lebih teknis untuk menyusun peta jalan (roadmap) perdamaian yang komprehensif. Upaya ini merujuk pada implementasi Deklarasi Bersama Kuala Lumpur yang disepakati pada Oktober lalu.
Jika pembahasan di tingkat sekretariat GBC ini berjalan mulus tanpa aral melintang, langkah besar berikutnya sudah menanti. Menteri Pertahanan dari kedua negara dijadwalkan akan bertemu langsung pada Sabtu (27/12/2025) untuk mengesahkan kesepakatan formal.