PRESIDEN Prabowo Subianto memperingatkan jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) agar tidak terpengaruh lobi dari pengusaha maupun pihak mana pun yang menjadi perantara pelanggar aturan. Presiden menegaskan, Satgas PKH dibentuk oleh negara untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Satgas PKH dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo dan melibatkan lintas kementerian serta lembaga, yakni Kejaksaan, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.
“Saya perintahkan dengan tegas: Jangan ragu! Jangan pandang bulu! Jangan mau dilobi! Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar! Jangan surut semangat! Kita berada di jalan yang benar dan jalan yang mulia membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo kepada Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (24/12).
Pengusaha Kuasai Hutan secara Ilegal Bertahun-tahun
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Dalam acara tersebut, Presiden mengingatkan bahwa praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal telah berlangsung bertahun-tahun dan dilakukan oleh pihak-pihak yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi.
“Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menganut paham keserakahan, yang berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden mengakui, dalam menjalankan tugasnya, Satgas PKH akan menghadapi berbagai tantangan, rintangan, dan hambatan di lapangan, terutama saat menindak pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan. Namun demikian, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa Satgas PKH mampu bekerja secara konsisten dan tidak gentar menghadapi tekanan.
Ada Perlawanan hingga Intimidasi di Lapangan
Presiden juga menyinggung adanya upaya sistematis untuk menghambat kerja Satgas PKH, mulai dari perlawanan terbuka hingga intimidasi terhadap aparat di lapangan.
“Kita memahami ada upaya-upaya menghambat verifikasi dan investigasi. Ada perlawanan, ada penghasutan terhadap rakyat. Ada preman-preman yang dibayar untuk melawan petugas. Semua itu sering kali tidak terlihat oleh media, kamera, influencer, maupun vlogger. Namun, saudara-saudara tetap bekerja dengan penuh dedikasi,” kata Presiden memuji Satgas PKH.