Lanjutan Penyidikan Kasus Gubernur Riau, Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu KPK Sita Rp400 Juta

Penyidik KPK menggeledah kantor Bupati dan rumah dinas Bupati Indragiri Hulu (Inhu) pada Kamis (18/12/2025) la
Penyidik KPK menggeledah kantor Bupati dan rumah dinas Bupati Indragiri Hulu (Inhu) pada Kamis (18/12/2025) lalu. Foto: Istimewa
0 Komentar

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai hingga lebih Rp 400 juta dari penggeledahan rumah dinas Bupati Indragiri Hulu, Riau, Ade Agus Hartanto pada 18 Desember 2025. Uang yang disita tersebut terdiri atas mata uang rupiah dan dolar Singapura.

“Uang yang diamankan sekitar lebih dari Rp 400 juta. Dalam penggeledahan yang dilakukan pada pekan kemarin itu, tim juga mengamankan dan menyita beberapa dokumen,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ia menjelaskan, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Ade Agus dalam rangka lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2025. Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut. Selain itu, KPK pada tanggal yang sama, mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau M Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

0 Komentar