Lewis menilai kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana pemerintah Inggris memastikan perusahaan domestik tidak terlibat dalam operasi tentara bayaran ilegal.
Seorang sumber pemerintah Inggris menyatakan bahwa penerapan verifikasi identitas wajib bagi direktur dan individu dengan kendali signifikan akan meningkatkan kejelasan mengenai siapa yang mendirikan dan mengendalikan perusahaan.
Sumber tersebut menambahkan bahwa kewenangan baru Companies House telah membantu mengatasi data palsu dan memperkuat dukungan bagi kepolisian.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Keterlibatan warga Kolombia di Sudan pertama kali terungkap tahun lalu melalui penyelidikan media Kolombia La Silla Vacia, yang menemukan lebih dari 300 mantan tentara direkrut untuk berperang. Temuan itu memicu permintaan maaf dari Kementerian Luar Negeri Kolombia.
Seorang tentara bayaran baru-baru ini mengonfirmasi kepada Guardian bahwa ia melatih anak-anak di Sudan dan ikut bertempur di El Fasher.
Uni Emirat Arab, yang lama dituduh memasok senjata kepada RSF, juga dikaitkan dengan perekrutan tentara bayaran Kolombia.
Laporan dari organisasi investigasi Sentry bulan lalu menuduh pengusaha Emirat yang memasok warga Kolombia ke RSF memiliki hubungan dengan pejabat senior UEA, meski tuduhan yang secara konsisten dibantah pemerintah UEA.
Juru bicara pemerintah Inggris menyampaikan bahwa pihaknya menyerukan penghentian segera kekejaman, perlindungan warga sipil, dan penghapusan hambatan akses kemanusiaan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.
“Kami baru-baru ini memberikan sanksi kepada komandan RSF atas peran mereka dalam kekejaman di El Fasher,” tulis mereka.