“Pada tahun 2024 dan 2025, perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS yang terkait dengan Duque terlibat dalam banyak transfer uang, dengan total jutaan dolar AS,” demikian pernyataan Departemen Keuangan AS.
Pada 8 April tahun ini, Duque dan Oliveros mendaftarkan sebuah perusahaan di London utara dengan nama ODP8 Ltd, yang kemudian berganti nama menjadi Zeuz Global, dengan modal awal £10 ribu atau US$13.3 ribu.
Tiga hari setelah pendaftaran perusahaan itu, RSF melancarkan serangan ke kamp pengungsi Zamzam dan membantai lebih dari 1.500 warga sipil. Setelah direbut, kamp tersebut diserahkan kepada tentara bayaran Kolombia yang kemudian bersiap melancarkan serangan ke El Fasher, sekitar delapan mil di sebelah utara.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Dokumen Companies House mencatat Duque dan Oliveros sebagai pemilik saham awal, dengan Oliveros terdaftar sebagai individu yang memiliki kendali signifikan atas perusahaan. Oliveros, warga Kolombia berusia 52 tahun, mencantumkan Inggris sebagai negara tempat tinggalnya.
Pada 17 Juli 2025, Duque ditunjuk sebagai direktur perusahaan dan juga tercatat sebagai penduduk Inggris. Para analis menilai perekrutan warga Kolombia telah memberi dampak besar pada dinamika konflik, termasuk pelatihan anak-anak sebagai tentara, serta peran mereka sebagai penembak jitu dan pasukan infanteri.
Mereka juga dilaporkan bertugas sebagai instruktur dan operator drone yakni teknologi yang dinilai berperan penting dalam jatuhnya El Fasher dan pertempuran di wilayah Kordofan yang berbatasan dengan Darfur.
“Perang di Sudan adalah perang berteknologi tinggi, dengan senjata berpemandu dan drone jarak jauh yang menyebabkan kematian warga sipil setiap hari. Senjata-senjata ini membutuhkan bantuan eksternal untuk beroperasi. Kita tahu bahwa operasi tentara bayaran Kolombia telah menjadi komponen utama dari bantuan eksternal ini,” kata Lewis.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan individu yang dikenai sanksi dalam perusahaan berbasis di London menyoroti lemahnya mekanisme pemeriksaan saat pendirian perusahaan.
“Memiliki perusahaan Inggris seperti ini adalah paspor bagi para penjahat untuk berbisnis dengan pihak-pihak yang sah. Dalam kebanyakan kasus, masih lebih sulit untuk bergabung dengan pusat kebugaran daripada mendirikan perusahaan Inggris,” ujarnya.
Akibatnya, lanjut Lewis ada sejarah panjang dan terkenal tentang perusahaan cangkang Inggris yang digunakan untuk menjadi perantara senjata dan bantuan militer kepada aktor-aktor yang dikenai embargo di Sudan, Sudan Selatan, Libya, Korea Utara bahkan kepada ISIS.