MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat.
Menurutnya, anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dan tambahan dana Rp268 miliar dari Presiden Prabowo juga sudah diterima semua oleh tiga provinsi.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Baca Juga:Pemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 MiliarKetika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah Menjawabnya
Tito menegaskan, selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas melalui bantuan anggaran dan barang. Dukungan lintas daerah tersebut memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran sudah diturunkan,” ungkap Tito.
Dalam upaya pemulihan jangka menengah, Tito menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Pembangunan tersebut direncanakan segera dimulai melalui pelaksanaan _groundbreaking_ di sejumlah wilayah.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap” ujar Mendagri.
Baca Juga:Usai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda NasionalSekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke Pimpinan
“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok, akan ada _groundbreaking_ di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung sana,” lanjutnya.