MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan buku ‘Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global’ di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Ahad, 14 Desember 2025.
Fadli berkata rencana penulisan buku sejarah sempat ada polemik. Sejumlah masyarakat meminta proyek penulisan sejarah ulang ini dihentikan. Namun, Fadli mewajarkan masukan itu sebagai proses berdemokrasi.
“Sempat ada polemik untuk menghentikan penulis sejarah. Tapi itu wajar,” kata Fadli saat memberikan sambutan dipantau YouTube Kementerian Kebudayaan, Ahad.
Baca Juga:Pemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 MiliarKetika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah Menjawabnya
Fadli mengklaim buku ini sudah melalui proses penulisan yang ketat. Dirinya dan kementerian Kebudayaan mengklaim memfasilitasi 123 sejarawan untuk menulis buku ini.
“Jadi ini ditulis oleh ahlinya, sejawawan Indonesia. 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi Indonesia. Jadi ini bukan ditulis oleh saya,” ujar Fadli.
Buku Sejarah Indonesia berisi 10 jilid. Sepuluh jilid ini menggambarkan perjalanan bangsa Indonesia sampai 2024. Fadli mengatakan jilid 1 sampai 3 buku ini mendeskripsikan awal peradaban masyarakan Nusantara yang bersinggungan dengan beberapa bangsa seperti India, Tionghoa, Persia, hingga Timur Tengah.
Pada jilid 4 buku ini membahas interaksi awal dengan Barat. Jilid 5 buku ini menggambarkan masyarakat Indonesia dan terbentuknya negara kolonial. Jilid 6 membahas pergerakan kebangsaan.
Sementara itu, jilid 7 buku ini membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lalu jilid 8 membahas konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, dan kepemimpinan nasional. “Jilid 9 membahas pembangunan dan stabilitas era Orde Baru. Jilid 10 dari Reformasi dan konsolidasi demokrasi 1998 sampai 2024,” kata Fadli.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan buku ini sebagai salah satu acuan dari masyarakat untuk melihat sejarah perjalanan bangsa. Dia mengklaim buku ini telah menerima masukan berbagai pihak dan sudah dilakukan diskusi publik dengan akademisi perguruan tinggi dan sejarawan.
“Kami undang sejarawan untuk beri masukan. Di luar tim, kami harapkan ada masukan lain,” ujar Fadli.
Baca Juga:Usai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda NasionalSekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke Pimpinan
Sebelumnya, sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil mengkritik proyek penulisan sejarah ini Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan penggunaan label ‘sejarah resmi’ dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan menutup pintu bagi interpretasi yang beragam dan dinamis di masyarakat. Dia berpendapat penulisan ulang sejarah oleh negara merupakan upaya rekonstruksi dengan tujuan kultus individu dan glorifikasi masa lalu yang berlebihan.