PRESIDEN Prabowo Subianto ingin menertibkan semua kegiatan pembalakan liar. Prabowo menyampaikan hal itu untuk merespons bencana alam di Sumatera.
“Justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kami tertibkan. Sudah kami mulai tertibkan. Kami rencanakan dengan baik semuanya,” kata Prabowo di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu, 13 Desember 2025 dipantau YouTube Sekretariat Presiden.
Badan Reserse Kriminal Polri bersama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan saat ini sedang mengusut kasus dugaan pembalakan liar di balik peristiwa banjir Sumatera. Dugaan itu muncul setelah munculnya banyak kayu gelondongan berukuran besar yang tersapu arus banjir.
Baca Juga:Pemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 MiliarKetika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah Menjawabnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tim telah diterjunkan ke titik-titik tempat penemuan kayu gelondongan tersebut. “Ada potensi-potensi yang harus kami tindaklanjuti karena ada dugaan-dugaan pelanggaran,” tutur Listyo pada Kamis, 4 Desember 2025.
Menurut Kapolri, gelondongan yang ditemukan pascabanjir Sumatera dalam kondisi terpotong rapi. Hasil pengecekan lapangan tersebut akan diselidiki lebih lanjut oleh untuk memastikan asal muasal gelondongan tersebut. “Akan kami dalami,” ucap Listyo kepada wartawan.
Kapolri juga mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran di balik peristiwa banjir Sumatera. “Adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran,” ujar Listyo.
Gelondongan itu juga diduga berasal dari aktivitas yang ikut andil dalam kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab bencana. Meski begitu, Listyo tidak menjelaskan lebih lanjut dugaan pelanggaran apa yang dirinya maksud.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli mengungkapkan pihaknya telah berhasil mengidentifikasi dua puluh perusahaan yang diduga ikut andil dalam bencana. “Identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan,” kata Raja Juli.
Raja Juli tidak merincikan lebih lanjut nama-nama perusahaan tersebut. Hanya saja dia memastikan, hingga saat ini belasan perusahaan tersebut masih belum diperiksa. “Belum sampai pada tahap pemeriksaan,” tutur politikus PSI itu.