BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sejak sepekan terakhir ada enam wilayah yang terdampak bencana. Yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cianjur, Subang, Bandung Barat dan Purwakarta. Rata-rata, bencana yang terjadi yakni banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.
Bencana di enam daerah itu mengakibatkan 3.832 jiwa terdampak, bahkan 87 jiwa harus mengungsi. Selain itu terdapat 3.097 bangunan terdampak, 12 rumah rusak berat, 45 rumah rusak sedang, dan 42 rumah rusak ringan, kemudian satu rumah ibadah dan lima fasilitas pendidikan serta 53 hektare lahan persawahan yang terdampak bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Mulku Engkun kemarin menyatakan, berdasarkan hasil perkiraan BMKG, puncak musim hujan di wilayah Jabar akan terjadi dua kali yakni Desember 2025 dan Februari sampai Maret 2026. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat di semua daerah, agar waspada khususnya mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Baca Juga:Pemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 MiliarKetika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah Menjawabnya
“Intensitas hujan yang mulai tinggi berpotensi menyebabkan tanah longsir dan banjir. Kami imbau ke masyarakat agar waspada. Saya meminta kepada masyarakat yang tinggal daerah perbukitan agar lebih peka terhadap tanda pergerakan tanah,” jelasnya.
Menurut Teten, biasanya, tanda awal pergerakan tanah terdapat retakan pada permukaan tanah disertai suara dan perubahan kemiringan bangunan. Kalau ada tanda-tanda itu, masyarakat harus menjauh dan menuju lokasi yang aman. Teten juga mengingatkan, mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada kesiapsiagaan teknis, tetapi juga pada perilaku manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Kerusakan alam akibat penebangan pohon atau pengubahan fungsi lahan dapat meningkatkan risiko bencana. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Mengembalikan fungsi alam adalah bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana,” terangnya.
Sementara itu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakn, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menetapkan arah kebijakan baru dengan memusatkan program penanggulangan banjir di kawasan Bandung Raya yakni Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang mulai tahun 2026. Penetapan fokus tersebut diambil setelah proses penyelesaian penanganan banjir dirampungkan lebih dulu di daerah Karawang, Bekasi serta sebagian area Kabupaten Bogor.