Sebagaimana pasukan ISG “menetapkan kontrol dan stabilitas,” draf resolusi menuntut penarikan militer Israel dari Gaza tergantung pada persetujuan atas “standar, kejadian, penting, dan kerangka waktu” yang dinegosiasikan antara Israel, ISF, As, dan lainnya.
Merespons kritik, resolusi AS dimodifikasi untuk menegaskan, “sebuah jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri bangsa Palestina dan status diakui sebagai negara merdeka,” namun hanya dengan syarat, setelah reformasi Otoritas Palestina dan kemajuan dan pengembangan Gaza.
Beberapa negara Arab dan negara Muslim yang siap mengirimkan pasukan juga menghkawatirkan komposisi dari Dewan Perdamaian. Siapa yang akan memimpin dewan itu, apa peran (jika ada) yang akan dimiliki Otoritas Palestina.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Moskow diketahui membuat resolusi tandingan di DK PBB. Dalam draf resolusi versi Rusia, Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump ditiadakan dan alih alih meminta DK PBB untuk mengajukan opsi-opsi terkait stabilisasi dan pemerintahan di Gaza. Lewat draf resolusinya, Rusia beargumen bahwa draf AS gagal “mengakui standar hukum internasional secara universal,” khususnya soal kerangka kerja dua-negara.
Draf resolusi juga menginginkan sebuah pasukan internasional hasil negosiasi inklusif dan di bawah mandat yang lebih jelas dari PBB.
Meski demikian, pemerintah Trump menekan anggota DK PBB untuk mengesahkan resolusi usulan AS. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menegaskan bahwa, draf resolusi AS “jalan terbaik menuju perdamaian di Timur Tengah” dan berterima kasih kepada negara Arab dan Muslim yang mendukung resolusi itu.