PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) akhirnya resmi dibuka kembali setelah penutupan terlama dalam sejarah negara itu berakhir pada Rabu (12/11) malam waktu setempat. Presiden Donald Trump meneken paket pendanaan federal menjadi undang-undang. Langkah ini dilakukan beberapa jam setelah DPR yang dipimpin Partai Republik meloloskan rancangan undang-undang tersebut dengan hasil suara 222 banding 209, hanya dua hari setelah disetujui Senat.
Namun, perdebatan politik mengenai masa depan subsidi asuransi kesehatan masih belum terselesaikan. Partai Demokrat tetap menuntut perpanjangan subsidi Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) yang selama ini menekan biaya premi jutaan warga Amerika.
Beberapa anggota Partai Republik sempat bersimpati terhadap tuntutan tersebut. Akan tetapi Trump dan pimpinan partainya bersikeras bahwa negosiasi baru akan dilakukan setelah pemerintah dibuka kembali. Senat berjanji untuk menggelar pemungutan suara lanjutan mengenai subsidi ACA pada pertengahan Desember.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Setelah pemungutan suara, Ketua DPR Mike Johnson menyebut penutupan pemerintah tidak ada gunanya dan menyalahkan Partai Demokrat atas kerugian yang terjadi. Sementara itu, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menegaskan bahwa perjuangan memperpanjang subsidi kesehatan belum berakhir dan menuduh Partai Republik bertindak sebagai anak perusahaan dari kartel Trump yang korup.
Menambah beban
Trump menandatangani undang-undang tersebut dalam upacara malam di Ruang Oval dikelilingi anggota parlemen dari Partai Republik. “Hari ini kami mengirim pesan yang jelas bahwa kami tidak akan menyerah pada pemerasan,” katanya sambil kembali menyerukan penghapusan aturan filibuster 60 suara di Senat. Filibuster mensyaratkan minimal 60 dari 100 suara untuk meloloskan sebagian besar rancangan undang-undang.
Penutupan pemerintah yang berlangsung selama 43 hari itu berdampak besar bagi perekonomian AS. Ribuan pegawai federal tidak menerima gaji, penerbangan mengalami penundaan, dan berbagai layanan publik terhenti.
Laporan Senat pada 2019 menunjukkan bahwa setiap penutupan pemerintah justru menambah beban anggaran. Kerugian administratif mencapai lebih dari US$300 juta.
Menurut ekonom Gregory Daco dari EY-Parthenon, dampak penutupan ini terhadap ekonomi mungkin kecil. Namun, gangguan yang ditimbulkan semakin besar dari waktu ke waktu menunjukkan betapa mahalnya kebuntuan politik di Washington.