Hasil Survei dan Jajak Pendapat: 56 Persen Warga Inggris Ingin Perdana Menteri Keir Starmer Mundur

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer
0 Komentar

SEPARUH warga Inggris menginginkan Perdana Menteri Keir Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk mengundurkan diri, menurut hasil survei dan jajak pendapat terbaru yang dirilis lembaga riset dan analisis pemasaran Opinium.

Dikutip dari Antara, Minggu, 9 November 2025, sebanyak 56 persen responden mendukung pengunduran diri Starmer, sementara 26 persen menentangnya, dan 19 persen lainnya tidak memberikan jawaban pasti.

Reeves bahkan terbukti kurang populer dibandingkan atasannya, dengan 57 persen responden mendukung agar ia mundur dari jabatannya sebagai kepala Departemen Keuangan, hanya 19 persen yang ingin ia bertahan, dan 24 persen menyatakan ragu-ragu.

Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional

Tingkat ketidakpercayaan terhadap Reeves juga lebih tinggi dibandingkan Starmer. Sebanyak 67 persen responden menyatakan tidak mempercayai Menteri Keuangan tersebut, sementara hanya 19 persen yang percaya padanya. Untuk Starmer, 65 persen responden tidak percaya dan 24 persen menyatakan percaya.

Menjelang pengumuman anggaran pemerintah, 58 persen responden menilai kebijakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah Partai Buruh tidak adil, sedangkan hanya 14 persen yang memperkirakan keputusan tersebut akan adil.

Selain itu, 77 persen responden memperkirakan akan ada kenaikan pajak, dengan 61 persen di antaranya menilai langkah tersebut merupakan keputusan yang keliru.

Setengah dari responden juga percaya bahwa Reeves sejak awal telah merencanakan kenaikan pajak tersebut, sementara hanya 20 persen menilai keputusan itu disebabkan oleh memburuknya situasi ekonomi Inggris setelah kemenangan Partai Buruh dalam pemilu 2024.

Survei Opinium juga menunjukkan bahwa 61 persen responden tidak percaya Starmer dan Partai Buruh bersikap jujur kepada pemilih terkait persoalan ekonomi mendesak yang dihadapi Inggris menjelang pemilu 2024. Hanya 22 persen yang menilai sebaliknya.

Jajak pendapat dilakukan pada 5–7 November 2025 terhadap 2.050 orang dewasa di Inggris, meski margin kesalahan tidak disebutkan.

Departemen Keuangan Inggris saat ini menghadapi tantangan besar untuk menutup defisit anggaran puluhan miliar poundsterling. Defisit tersebut muncul akibat meningkatnya biaya pembayaran utang nasional, naiknya pengeluaran sosial, termasuk bantuan pembayaran tagihan utilitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta stagnasi ekonomi dan menurunnya produktivitas nasional.

0 Komentar