“Kami tidak memasuki negosiasi ini untuk mengubah persepsi orang lain tentang kami, tetapi untuk menyelamatkan rakyat kami dari genosida, memulihkan kehidupan di Jalur Gaza, dan mencegah pendudukan melanjutkan kejahatan dan pelanggaran hariannya,” ujarnya.
“Kami memandang inisiatif Presiden Trump sebagai peluang untuk menghentikan pendarahan dan mengakhiri agresi terhadap Jalur Gaza.”
Seruan agar Israel dilucuti
Abu Marzouk menolak seruan Barat agar kelompok Palestina tersebut dilucuti. Alasannya, “Senjata harus diambil dari negara dengan persenjataan nuklir yang melakukan kejahatan genosida terhadap rakyat kami, bukan dari mereka yang membela tanah dan rakyat mereka dari agresi dan yang hanya memiliki senjata ringan.”
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
“Kami pihak yang lebih lemah dan kamilah yang paling pantas dilindungi,” ujarnya.
Fase pertama gencatan senjata tidak memuat ketentuan bahwa kelompok Palestina harus dilucuti. Poin ini dihilangkan dalam kesepakatan akhir setelah rencana 20 poin, yang diusulkan oleh Trump pada akhir September, menyerukan proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen.
Hamas tidak diajak berkonsultasi mengenai rencana 20 poin tersebut sebelum pengumumannya oleh Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang.
“Perlawanan Palestina hari ini merupakan perpanjangan alami dari perjuangan rakyat kami yang berlangsung selama lebih dari satu abad melawan pendudukan dan ketidakadilan,” kata Abu Marzouk.
Tidak mengincar kekuasaan di Gaza
Abu Marzouk mengatakan Hamas tidak berpegang teguh pada keinginan untuk menguasai Jalur Gaza dan posisi ini sudah ada sebelum perang genosida.
“Kami menegaskan kembali posisi kami dalam banyak kesempatan, bahkan selama perang, bahwa kami terbuka untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina. Jika hal itu terbukti sulit, kami mengusulkan pemerintahan teknokratis yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang berkualitas dan nonpartisan,” katanya.
Namun, kelompok Palestina tersebut tetap menentang keras pemerintahan asing di Gaza. “Satu-satunya syarat kami adalah agar rakyat Palestina memerintah diri mereka sendiri dan kami dengan tegas menolak segala bentuk perwalian eksternal atas rakyat kami.”
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
Kesepakatan gencatan senjata menyebutkan pembentukan satuan tugas internasional yang terdiri dari AS, Qatar, Mesir, dan Turki untuk mengawasi implementasinya. Namun, masih harus dilihat apakah satuan tugas tersebut akan terwujud, mengingat Israel dengan tegas menolak keterlibatan Turki, sementara Hamas bersikeras melindungi kedaulatan Palestina.