Indonesia Terima Rancangan Awal Resolusi PBB Soal Pembentukan Pasukan Internasional di Jalur Gaza

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono(X @Menlu_RI)
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono(X @Menlu_RI)
0 Komentar

PEMERINTAH Indonesia telah menerima rancangan awal resolusi PBB tentang pembentukan pasukan internasional di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut rancangan itu masih dalam tahap awal pembahasan.

“Karena itu baru disampaikan dalam pertemuan kemarin, masing-masing negara punya pendapat dan pikirannya masing-masing yang akan mungkin bisa dituangkan sebagai masukan,” ujar Sugiono di kawasan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 November 2025.

Ia menilai pembahasan itu juga masih jauh dari kesepakatan akhir. “Tapi sekali lagi draf rancangan resolusi tersebut masih dalam taraf pembicaraan awal, sangat awal, draft zero yang dibagikan,” katanya.

Pertemuan di Istanbul

Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional

Diskusi mengenai rancangan resolusi itu berlangsung dalam Pertemuan Tingkat Menteri yang disebut Sugiono sebagai New York Group di Istanbul, Turki, pada 3 November lalu. Forum tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diikuti sejumlah negara, di antaranya Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan.

Sugiono menjelaskan, pembahasan fokus pada rumusan mandat yang akan diberikan kepada pasukan internasional. “Pada intinya kita berharap sekali lagi ada satu mandat yang jelas, clear, imparsial dan dalam kerangka peace keeping forces, benar-benar dalam fungsinya untuk menjaga perdamaian,” ucapnya.

Isi Rancangan dari AS

Axios sebelumnya melaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengedarkan rancangan resolusi kepada beberapa anggota Dewan Keamanan PBB mengenai pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Mandat pasukan ini direncanakan berlaku dua tahun, hingga akhir 2027, dan bisa diperpanjang.

Seorang pejabat AS mengatakan ISF akan menjadi pasukan penegakan hukum dan bukan pasukan penjaga perdamaian. Rancangan tersebut memuat rencana pelibatan sejumlah negara anggota PBB melalui konsultasi dengan Dewan Keamanan. Pasukan ini akan mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan koridor kemanusiaan, serta melatih pasukan polisi Palestina baru.

Dalam rancangan yang sama, ISF juga akan bertugas menstabilkan situasi keamanan Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi. Operasinya disebut akan dilakukan “dalam konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Mesir dan Israel” serta mendukung pembentukan komite teknokratis Palestina yang bersifat apolitis.

0 Komentar