PERDANA Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, pada Senin, 3 November 2025, mengumumkan bahwa ia telah meminta Korea Utara mengatur pertemuan dengan pemimpinnya, Kim Jong Un.
Menurut laporan Asahi, Takaichi menyampaikan permintaan itu secara resmi kepada Pyongyang sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara yang terjadi beberapa dekade lalu.
“Saya sudah menyampaikan kepada pihak Korea Utara keinginan saya untuk mengadakan pertemuan puncak,” kata Takaichi dalam acara National Rally di Tokyo yang menuntut pemulangan warga Jepang yang diculik.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Ia menegaskan bahwa pemerintah Jepang harus mengambil langkah aktif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an diketahui menculik sejumlah warga Jepang untuk mendukung kegiatan intelijennya. Menurut catatan resmi pemerintah Jepang, terdapat 17 warga negara mereka yang menjadi korban penculikan.
Pada September 2002, saat pertemuan bersejarah antara Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dan pemimpin Korea Utara kala itu, Kim Jong Il, di Pyongyang, pihak Korea Utara untuk pertama kalinya mengakui telah menculik warga Jepang. Setelah pertemuan tersebut, lima korban dipulangkan ke Jepang.
Namun, Pyongyang mengklaim korban lainnya telah meninggal dunia atau tidak pernah masuk ke negara itu.Tokyo menolak penjelasan tersebut dan menuntut penyelidikan lebih lanjut mengenai nasib para korban yang masih hilang. Sejak 2002, tidak ada kemajuan berarti dalam penyelesaian kasus ini.
Dilansir dari Anadolu, Takaichi menegaskan ingin bertemu langsung dengan Kim Jong Un untuk mencari terobosan dan mencapai hasil nyata. “Saya akan melakukan segala hal selama masa jabatan saya untuk mencapai kemajuan dan menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Takaichi menekankan pentingnya penyelesaian kasus penculikan bagi hubungan bilateral dan stabilitas kawasan. “Jika masalah penculikan diselesaikan, bukan hanya Jepang, tetapi juga Korea Utara dan masyarakat internasional akan memperoleh manfaat besar,” ucapnya.
“Dengan mengambil inisiatif sendiri dan bertindak berani, saya ingin mencapai hasil yang konkret,” kata dia menambahkan.
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
Takaichi, yang terpilih sebagai perdana menteri pada 21 Oktober lalu, dikenal memiliki pandangan konservatif dan kebijakan luar negeri yang tegas, sejalan dengan mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Adapun hingga kini, Jepang dan Korea Utara belum memiliki hubungan diplomatik resmi.