Megawati mempertanyakan jika ketetapan MPRS tersebut dilanjutkan tetapi belum clear kesalahan yang dimaksudkan.
“Sudah meninggal lho, terus masak ini tap (ketetapan MPRS) mau diterusin, terus nggak tahu isinya ada, tapi tidak di-clear-kan betulkah kesalahannya apa. Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup tapi tap-nya bunyinya sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo?” ujarnya.
Ditemui seusai acara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pertanyaan apakah ucapan Megawati itu dimaksudkan untuk pemberian gelar nasional Presiden ke-2 RI Soeharto. Apa kata Hasto?
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
“Ya yang dimaksudkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa pahlawan itu kan juga menjadi simbol, hal yang ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki suatu terobosan di dalam peran pentingnya bagi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bagi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian bukan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan apalagi kemudian punya catatan yang di dalam upaya untuk membungkam rakyatnya sendiri yang seharusnya dilindunginya,” ujar Hasto.
Hasto tak menanggapi secara detail. Dia mengatakan pesan Megawati adalah pemberian gelar pahlawan harus dilakukan hati-hati dengan melihat kepeloporan, teladan, hingga suara rakyat.
“Karena itulah pahlawan adalah sosok ideal yang menjadi suri teladan bagi seluruh anak bangsa. Untuk itu, pesan Bu Mega sangat jelas bahwa gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati dengan melihat kepeloporannya, melihat suara rakyat, dan kemudian juga melihat masa depan bahwa sosok pahlawan betul-betul menjadi contoh terhadap perjuangan seluruh anak bangsa, kini dan di masa yang akan datang,” ujarnya.
Hasto kemudian menjawab pertanyaan bagaimana sikap PDIP terhadap usulan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Hasto menyinggung soal catatan pelanggaran yang pernah disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud Md dan prinsip kehati-hatian pemberian gelar pahlawan yang disampaikan Megawati.
“Ya, kami mendengarkan masukan-masukan dari civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait dengan human right, pelanggaran yang belum dilakukan, upaya-upaya untuk mengatasi itu. Prof Mahfud ketika menjadi Menko Polkam juga memberikan catatan tentang pelanggaran HAM, tentu saja ini menjadi bagian dari sikap PDIP yang tadi disampaikan ibu megawati jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan,” ujarnya.