Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan “keprihatinan mendalam” atas meningkatnya jumlah korban sipil, dan menuntut agar Israel memberikan penjelasan lengkap.
Washington Post juga mengutip para pejabat AS yang mengatakan bahwa peninjauan kembali tuduhan terhadap unit militer Israel di Gaza akan memakan waktu bertahun-tahun.
Laporan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan di Kongres AS untuk membatasi bantuan militer ke Israel, di tengah meningkatnya seruan untuk akuntabilitas dan transparansi mengenai penggunaan senjata AS dalam konflik internasional.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Sejak 7 Oktober 2023, Israel, dengan dukungan mutlak Amerika, telah melakukan genosida di Jalur Gaza, menyebabkan lebih dari 68.000 orang menjadi syuhada dan 170.000 orang terluka, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, serta ribuan lainnya hilang di bawah reruntuhan.
Meskipun ada perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), negara penjajah telah melakukan banyak pelanggaran dan terus melakukan pengepungan ketat di Gaza.
Laporan yang diungkapkan oleh The Post, berdasarkan rincian yang diberikan oleh dua pejabat, mencatat bahwa kriteria untuk mengategorikan pelanggaran HAM lebih ketat bagi Israel dibandingkan negara lain. Selain itu prosesnya melibatkan pejabat tingkat tinggi AS dan peninjauan yang lebih panjang.
Mantan pegawai Departemen Luar Negeri yang kritis terhadap Israel mengatakan kepada The Post bahwa kebijakan tersebut mengakibatkan Israel bisa menghindari tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
Aksi Mahasiswa AS Tolak Serangan ke Gaza
Meskipun Presiden AS Donald Trump telah memecat 17 inspektur jenderal sejak kembali menjabat, namun pengawas yang menerbitkan laporan soal Israel tersebut diberi mandat untuk beroperasi secara independen.
Pemerintahan Joe Biden sebelumnya kerap menepis kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh IDF yang diajukan oleh birokrat Departemen Luar Negeri. Sementara pemerintahan Trump dipandang lebih mungkin melakukan hal tersebut, mengingat hubungannya yang lebih dekat dengan Israel.
Sedangkan badan pengawas yang terkait dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang kini sudah tidak ada lagi, sedang menyelidiki dugaan pengalihan bantuan kemanusiaan oleh Hamas dan kelompok Gaza lainnya, menurut The Post.