KUNJUNGAN Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance ke Israel, yang sejatinya bertujuan mempromosikan rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump, justru diwarnai ketegangan. Vance mengaku secara pribadi merasa terhina oleh ‘aksi politik’ parlemen Israel, Knesset.
Ketegangan tersebut dipicu oleh langkah Knesset yang mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang perluasan kedaulatan Israel atas semua wilayah di Tepi Barat Sungai Yordan dalam pembacaan pertama sidang parlemen. Langkah ini diambil justru di tengah upaya diplomatik AS untuk meredakan konflik.
“Itu aneh. Saya agak bingung dengan hal itu. Saya bahkan bertanya kepada seseorang, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa itu hanyalah pemungutan suara simbolis untuk mengakui atau mencaplok Tepi Barat,” ujar Vance lugas kepada wartawan, Kamis (23/10/2025), saat ditanya mengenai inisiatif parlemen tersebut.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
JD Vance tidak menutupi rasa jengkelnya. Ia menambahkan bahwa jika manuver parlemen tersebut dimaksudkan sebagai aksi politik semata, maka hal itu adalah sesuatu yang sangat bodoh untuk dilakukan. Bahkan, ia secara pribadi merasa tersinggung dengan timing dan maksud di balik langkah tersebut.
Di tengah upaya keras Pemerintahan Trump untuk mencapai stabilitas di kawasan, langkah Knesset ini dinilai Vance sangat kontraproduktif dan tidak sensitif.
Ia pun menegaskan kembali posisi tegas pemerintahan Trump. AS sama sekali tidak mendukung Israel untuk menganeksasi Tepi Barat.
“Kebijakan pemerintahan Trump adalah bahwa Tepi Barat tidak akan dianeksasi oleh Israel. Itu akan tetap menjadi kebijakan kami. Dan jika rakyat ingin memberikan suara simbolis, mereka boleh melakukannya, tetapi kami tentu saja tidak senang,” tambah wakil presiden tersebut, memperjelas bahwa sikap AS tidak akan berubah.
Gaza dan Rencana Gencatan Senjata
Kunjungan Vance ke Israel tidak terlepas dari upaya all out Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.
Sebelumnya, pada 13 Oktober, sebuah deklarasi gencatan senjata penting telah ditandatangani. Deklarasi tersebut melibatkan Trump bersama dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.