PARLEMEN Israel telah memberikan persetujuan awal terhadap RUU untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki. Ini sebuah langkah yang sama dengan aneksasi wilayah Palestina, yang akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Meskipun ada penolakan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan partainya, Likud, para anggota parlemen di Knesset yang beranggotakan 120 orang memberikan suara 25-24 pada hari Selasa untuk memajukan RUU tersebut, dalam pemungutan suara pertama dari empat pemungutan suara yang dibutuhkan untuk mengesahkannya menjadi undang-undang.
Sebuah pernyataan Knesset menyatakan bahwa RUU tersebut disetujui dalam pembacaan awal “untuk menerapkan kedaulatan Negara Israel ke wilayah Yudea dan Samaria (Tepi Barat)”. RUU tersebut sekarang akan diserahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk pembahasan lebih lanjut.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Pemungutan suara tersebut, yang dilakukan sebulan setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki, diadakan saat Wakil Presiden AS JD Vance berkunjung ke Israel untuk memperkuat perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Dalam sebuah pernyataan, Likud menyebut pemungutan suara tersebut sebagai “provokasi lain oleh oposisi yang bertujuan merusak hubungan kami dengan Amerika Serikat”.
“Kedaulatan sejati akan dicapai bukan melalui undang-undang yang mencolok, melainkan melalui kerja nyata di lapangan,” demikian pernyataan tersebut, seperti dikutip dari AFP, Jumat 24 Oktober 2025.
Mencaplok Tepi Barat yang diduduki secara efektif akan mengakhiri kemungkinan penerapan solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, sebagaimana diuraikan dalam resolusi PBB.Anggota Likud memberikan suara penentuBeberapa anggota koalisi Netanyahu –,dari partai Kekuatan Yahudi pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan faksi Zionisme Religius pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich,– memberikan suara mendukung RUU tersebut.
“Rakyat telah berbicara,” kata Smotrich dalam sebuah unggahan di X.
“Waktunya telah tiba untuk menerapkan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Yudea dan Samaria –,warisan nenek moyang kita,– dan untuk mendorong perjanjian damai sebagai imbalan atas perdamaian dengan tetangga kita, dari posisi yang kuat,” katanya, menggunakan istilah-istilah Alkitab untuk Tepi Barat.