Berbekal informasi tersebut, Dedi pun meminta Purbaya untuk buka-bukaan data. Sebab, menurutnya pernyataan Purbaya ini seolah lebih banyak melakukan belanja untuk aparatur dibandingkan untuk publik.
“Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik,” ujarnya dalam keterangannya.