Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, masih ada sekitar Rp 4,4 triliun yang wajib dibayar oleh Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Sedangkan Wilmar Group sudah menuntaskan pelunasan penggantian kerugian negara senilai Rp 11,88 triliun.
“Selisih pembayaran itu yang (Rp) 4,4 triliun itu akan dilakukan pembayaran penundaan. Dan mungkin cicilan. Tetapi kami meminta kepada mereka (Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group) agar tepat waktu pembayarannya,” ujar Burhanuddin.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Namun begitu, Presiden Prabowo menyampaikan Rp 13,255 triliun uang pengganti kerugian negara dari korupsi CPO itu signifikan untuk membantu program pemerintah. Terutama kata dia, dalam pembangunan sarana pendidikan, dan peningkatan kualitas perkampungan nelayan.
Kata Prabowo uang sitaan dari hasil korupsi CPO yang diserahkan Kejagung ke Kemenkeu itu setara dengan pembangunan ribuan sekolah. “13 triliun ini, kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan, rencana program pemerintah sampai akhir 2026 yang akan membangun 1.100 perkampungan nelayan. Kata dia setiap desa nelayan itu membutuhkan anggaran senilai Rp 22 miliar.
“Jadi 13 triliun ini nanti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
Dia mengatakan, satu kampung nelayan itu kira-kira dihuni 2.00an kepala keluarga dengan estimasi tiga anak. Artinya kata dia, bakal ada kurang lebih lima juta anak yang dapat meningkat kualitas hidupnya dengan pembangunan perkampungan nelayan melalui anggaran Rp 13,255 triliun tersebut.