PRESIDEN Prabowo Subianto menyambangi Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan menengok langsung triliunan rupiah hasil pengembalian pidana korupsi. Dalam kunjungan itu, ia memuji kinerja korps Adhyaksa dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.
Prabowo juga memerintahkan agar Kejagung mengusut kasus-kasus korupsi terkait pertambangan-pertambangan ilegal. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan langsung hasil kerja Kejagung dalam penyerahan uang setotal Rp 13,255 triliun dari hasil korupsi perizinan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) 2021-2022.
Uang belasan triliun tersebut bersumber dari penyitaan pengganti kerugian negara tiga terpidana korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025).
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
“Selamat atas pekerjaan ini, jangan surut, jangan malas, jangan menyerah, berbuatlah yang terbaik kepada bangsa, negara, dan rakyatmu,” kata Prabowo di Kejagung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Presiden Prabowo pun gembira dengan capaian Kejagung. Apalagi kata dia, penyerahan uang dari hasil korupsi minyak mentah itu dilakukan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Senin (20/10/2025).
“Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda yang baik. Di satu tahun saya (menjabat) saya meyaksikan kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras yang gigih dan berani. Sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan negara,” kata Prabowo.
Akan tetapi, Prabowo pun mengingatkan agar Kejagung jangan terlalu berpuas diri. Karena kata presiden, masih banyak pekerjaan pemberantasan korupsi di bidang lainnya yang wajib diusut oleh kejaksaan. Terutama kata dia, terkait dengan kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan tambang, dan kegiatan pertambangan ilegal.
“Saya ingatkan, masih banyak tugas kita. Masih banyak tambang-tambang ilegal, kerugian negara kita yang juga mungkin puluhan, atau ratusan triliun,” ujar Prabowo.
Untuk bangun sekolah
Rp 13,255 triliun yang diserahkan Kejagung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum seluruhnya. Karena sitaan untuk mengganti kerugian negara dalam korupsi CPO itu totalnya Rp 17,7 triliun.