FERRY Irwandi menegaskan permasalahan dirinya dengan TNI sudah selesai. CEO Malaka Project itu mengaku sudah dihubungi melalui telepon oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Ardianzah dan terjadi dialog di antara keduanya.
Hal itu diungkapkan Ferry melalui akun Instagram resminya @irwandiferry dikutip delik Sabtu (13/9/2025). Dalam unggahannya, Ferry menyebutkan terjadi dialog antara dirinya dengan Freddy yang intinya ada banyak kesalahpahaman atas situasi saat ini.
“Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi, begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini,” tulis Ferry.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Ferry percaya masih banyak prajurit TNI yang sangat mencintai negara ini dan melindungi rakyat. Dia juga menegaskan tidak ada lagi tindak lanjut proses hukum terhadapnya ke depan.
“Urusan saya dan TNI udah selesai teman-teman. Mari sekarang kita fokus mengawal dan menjaga tuntutan. Tuntutan saudara kita di serikat buruh, di serikat ojol, 17+8, aliansi ekonom, aliansi mahasiswa, dan berbagai tuntutan lain,” ujarnya.
Ferry juga menyinggung masih banyak pendemo yang ditangkap dan masih hilang, serta belum mendapatkan keadilan. Dia mengajak semua untuk saling menjaga.
“Sementara itu dahulu, saya upayakan akan terus berkabar jika ada perkembangan terbaru. Salam, hidup supremasi sipil!” pungkas Ferry.
Diketahui, Ferry Irwandi sangat vokal mengkritik pemerintah, terutama saat demonstrasi besar-besaran berujung kerusuhan pada Agustus 2025. Dia juga disebut-sebut salah satu influencer yang membocorkan wacana penerapan darurat militer untuk meredam demo rusuh saat itu.
Beberapa waktu lalu, Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendiskusikan dugaan tindak pidana pencemaran nama institusi TNI oleh Ferry Irwandi. TNI berupaya untuk memidanakan Ferry. Namun, langkah itu menuai kritikan dari publik.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan TNI tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi dengan pasal pencemaran nama baik Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE).