SEMUA pihak perlu menahan diri dan mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Hal itu lantaran demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak Jumat (29/8) siang, berakhir pada pembakaran gedung dan fasilitas publik baik di Jakarta dan daerah
“Kita punya pengalaman panjang, bagaimana demonstrasi berujung pada kerusuhan dan penghilangan nyawa. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Bondhan W, Sabtu (30/8).
Pria yang akrab dipanggil BW ini mengungkapkan indikasi demonstrasi ini mengarah pada pembenturan antar kelompok masyarakat dan negara. “Dapat dikatakan, jangan sampai agenda rakyat ini ditumpangi oleh agenda elite sehingga dapat merubah tatanan demokrasi yang telah kita capai selama ini,” katanya.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
BW menjelaskan indikasi itu dapat dilihat dari sejumlah hal dan tampaknya para pejabat kurang sensitif soal ini. Pertama, kondisi ekonomi rakyat dibuat semakin terjepit dengan adanya kebijakan pajak yang semakin tinggi.
Pun pemerintah pusat seperti dengan sengaja memaksa pemerintah daerah untuk menaikkan dengan tingginya pajak dan retribusi daerah dengan mengurangi dana bagi hasil (DBH) dan transfer daerah. “Ada upaya membuat situasi semakin matang.”
Kedua, demonstrasi tuntutannya terlalu umum dan sulit dipenuhi, yaitu membubarkan DPR sehingga mudah untuk digeser pada isu yang lain. “Di mana saat ini isunya telah bergeser kepada institusi kepolisian. Dan sangat mungkin akan terbuka isu-isu lain,” ujarnya.
Ketiga, imbuhnya, para pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif merespon normatif saja. Ucapan belasungkawa, permintaan maaf dan sebagainya. Tidak ada kebijakan nyata untuk menjawab keresahan publik, seperti kenaikan gaji, tunjangan, dana dana reses/dapil anggota DPR.
Bahkan, pihak eksekutif tidak secara tegas memberikan jawaban yang menyasar akar persoalan, misalnya meminta pemda untuk tidak menaikkan PBB sekalian mengembalikan DBH sebagaimana semula, mengurangi makan bergizi gratis (MBG) dan sebagainya.
“Tidak ada akar persoalan yang dijawab langsung dengan kebijakan nyata oleh eksekutif dan legislatif kita. Seolah membiarkan suasana yang terjadi sebagai fenomena biasa,” kata BW.