Penahanan:
Bersama tersangka lainnya, PT KEM Indonesia akan menjalani penahanan oleh KPK untuk prosespenyidikan.
Tuntutan dan Sanksi:
Jika terbukti bersalah, perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Melihat periode berlangsungnya kasus ini yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan 2025, sepertinya sudah m enjadi budaya yang dianggap lazim, sehingga setiap pergantian pejabat tidak ada evaluasi system kontrol terhadap proses sertifikasi K3 sehingga pejabat baru dan seluruh aparatur di lingkungan Direktorat terjadi pembiaran atau masa bodoh terhadap sistem yang bobrok dan melibatkan pihak eksternal penyedia jasa.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Dan hal ini dibuktikan dari salah satu tersangka IBM yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 (menjabat 2022 sd 2025) telah menerima aliran dana senilai Rp 69 Milyar dari total sebesar Rp 81 Milyar.
Wamenaker Immanuel Ebeneiser yang baru menjabat 10 bulan sejak diangkat menjadi Wamenaker telah menerima aliran dana senilai Rp 3 Milyar atau kalau dirata-ratakan sebesar Rp 300 juta, terseret ke dalam praktek sistem yang bobrok.
Dengan melihat hal tersebut Kemenaker harus melakukan evaluasi secara menyeluruh seluruh sistem yang ada di Kementerian Tenaga Kerja , khususnya berkaitan dengan biaya-biaya yang dikendalikan oleh Kementerian, seperti biaya sertifikasi kompetensi, sertifikasi ijin operasional, dan lain-lain. Dan melakukan seleksi mitra atau penyedia jasa yang lebih selektif dan transparan.
Penulis:
Kepala Kampus Politeknik LPKAI sekaligus anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aris Armunanto,S.E.Ak., M.M