Hadirin sekalian, kami juga membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek kesehatan gratis telah digunakan hari ini oleh lebih dari 18 juta warga, 66 rumah sakit di 66 Kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya. Kawasan ekonomi khusus Sanur kami hadirkan sebagai pusat pelayanan medis bertaraf internasional agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri.
Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS. Indonesia juga diundang di mana-mana menjadi kehormatan dalam perayaan kemerdekaan India dan Perayaan Hari Nasional Prancis. Kami juga berhasil menyelesaikan perundingan dagang Uni Eropa dengan Indonesia cepa ya itu komprehensif ekonomi partnership agreement yang sebenarnya adalah free trade agreement di mana kita bisa akses pasar Eropa dengan tarif nol.
Kita juga berunding dengan Amerika. Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi 2 negara. Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Saudara-saudara sekalian, kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan gaji hakim harus dalam keadaan baik kami telah naikkan untuk beberapa Hakim sampai dengan 280% peningkatannya. Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu beberapa tahun yang lalu kita mendapat laporan ada ribuan ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum yang menyimpang regulasi, ada yang membuat perkebunan di hutan lindung ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang, kami terbitkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit Yang dilaporkan melanggar aturan tapi kita belum verifikasi, yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar dan dari 3,7 juta hektar 3,1 juta sudah dikuasai kembali.