Dan dalam kitab Samuel menggambarkan ‘monarki bersatu’ yang didirikan oleh Raja Saul dalam Alkitab, kemudian diperluas oleh Raja Daud dalam Alkitab hingga mencakup Palestina tanpa gurun Negev, sebagian Yordania, seluruh Lebanon, dan sebagian Suriah.
Mondoweiss mencatat, pada awal abad ke-20, perdebatan mengenai batasan negara Yahudi yang belum terbentuk menjadi alasan utama munculnya arus revisionis dalam gerakan Zionis. Dalam Deklarasi Balfour tahun 1917, Inggris berjanji untuk mendirikan “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina.”
Nama “Palestina” pada dasarnya menggambarkan wilayah antara Sungai Yordan dan Mediterania selama 4.000 tahun, dengan batasan yang berbeda-beda, seringkali sebagai bagian dari Suriah atau provinsinya sendiri di bawah kerajaan yang berbeda. Namun karena perbatasan belum ditentukan di wilayah Syam yang dikuasai Ottoman, tepi timur Sungai Yordan secara luas dipandang sebagai perpanjangan tangan Palestina.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Setelah Inggris dan Perancis membagi Syam menjadi wilayah-wilayah pengaruh, dan setelah berdirinya emirat Arab di Yordania, yang sekarang menjadi Kerajaan Hashemite Yordania, arus utama Zionis mendefinisikan proyek mereka untuk sebuah negara Yahudi dalam batas-batas wajib Inggris di Palestina. Pemimpin dan ahli teori Zionis Ze’ev Jabotinsky, yang mendirikan aliran revisionis dalam Zionisme, tidak setuju dan bersikeras bahwa proyek Zionis harus mencakup Yordania.
Ia kemudian mendirikan geng paramiliter Irgun, yang kemudian bertanggung jawab atas berbagai kekejaman selama Nakba tahun 1948. Lambang kelompok teror itu mencakup peta Palestina dan Yordania serta tulisan Eretz Yisrael’. Hal ini menjadi konsepsi politik modern mengenai “Israel Raya.”
Setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948, perdebatan teoretis digantikan oleh pragmatisme politik. Israel tidak pernah memasukkan “Israel Raya” dalam wacana resminya. Entitas itu tidak pernah secara resmi mengklaim hak untuk menjadikan wilayah Arab di luar perbatasannya pada tahun 1948 sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya, bahkan setelah pendudukannya di Tepi Barat, Gaza, gurun Sinai, dan Dataran Tinggi Golan di Suriah pada tahun 1967.
Israel menyatakan bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah “wilayah yang dikelola” untuk alasan keamanan hingga pencaplokan bagian timur Yerusalem dan Golan pada awal tahun 1980-an.