LANGKAH kontroversial kembali diambil Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia mengerahkan 800 pasukan Garda Nasional ke Washington DC. Tak hanya itu, Trump juga mengambil alih kendali kepolisian ibu kota, yang kini berada di bawah komando langsungnya selama 30 hari ke depan.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Senin (11/8/2025), Trump berdalih pengerahan pasukan ini demi ‘membersihkan’ Washington dari kejahatan dan kekerasan. “Ibu kota kita telah dikuasai oleh geng-geng kejam dan penjahat haus darah,” ujarnya, seperti dilansir Reuters.
Ini bukan kali pertama Trump mengerahkan Garda Nasional ke kota yang dipimpin Partai Demokrat. Juni lalu, ia melakukan hal serupa di Los Angeles tanpa persetujuan Gubernur California, Gavin Newsom. Saat itu, langkah tersebut memicu gugatan hukum dan menjadi perdebatan sengit mengenai kewenangan presiden.
Data Bertolak Belakang dengan Klaim Trump
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Pengerahan Garda Nasional biasanya merupakan wewenang gubernur. Presiden dapat mengerahkan pasukan ini hanya jika ada permintaan dari gubernur atau dalam kondisi darurat yang tidak bisa ditangani negara bagian.
Wali Kota Washington Muriel Bowser, seorang politikus Demokrat, langsung menanggapi klaim Trump. Ia menegaskan bahwa data kepolisian kota menunjukkan hal yang berbeda.
“Meskipun ada lonjakan kejahatan pada 2023, angka kejahatan dengan kekerasan justru turun 35 persen pada 2024 dan kembali turun 26 persen dalam tujuh bulan pertama 2025,” kata Bowser.
Menurutnya, klaim Trump soal tingginya angka kriminalitas tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Meski begitu, Bowser menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah federal.
Di sisi lain, langkah Trump ini semakin menambah daftar panjang polemiknya dengan para pemimpin kota yang berasal dari Partai Demokrat. Ia kerap menggembar-gemborkan akan ‘mengintervensi’ kota-kota besar yang menurutnya gagal mengendalikan kejahatan.
Kini, sorotan tajam tertuju pada Washington, di mana kewenangan presiden atas kepolisian ibu kota dipertanyakan.