PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu cenderung memperluas serangan dan merebut seluruh wilayah Gaza. Hal itu diungkapkan stasiun TV Israel, Channel 12 yang mengutip seorang pejabat dari kantornya pada Senin, Agustus 2025.
Netanyahu akan mengadakan pertemuan kabinet pada Selasa, 5 Agustus 2025 untuk memutuskan hal ini, kata media Israel yang dikutip oleh Al Arabiya. Reuters pada hari Senin mengutip seorang sumber senior Israel yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan yang lebih besar bisa menjadi pilihan.
Sabtu lalu, saat berkunjung ke negara itu, utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan ia tengah bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Namun, pejabat Israel telah mengusulkan gagasan itu termasuk memperluas serangan militer di Gaza dan mencaplok bagian-bagian daerah kantong yang hancur itu.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Perundingan gencatan senjata yang gagal di Doha bertujuan mencapai kesepakatan atas usulan yang didukung AS untuk gencatan senjata selama 60 hari. Selama gencatan senjata, bantuan akan diterbangkan ke Gaza dan setengah dari sandera yang ditahan Hamas akan dibebaskan. Imbalannya adalah tahanan Palestina yang dipenjara di Israel dilepaskan.
Setelah Netanyahu bertemu Witkoff Kamis lalu, seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa kesepahaman mulai muncul antara Washington dan Israel. Selama gencatan senjata sandera akan dibebaskan, melucuti senjata Hamas, dan mendemiliterisasi Jalur Gaza. Ini adalah syarat utama Israel untuk mengakhiri perang.
Pada hari Selasa, Qatar dan Mesir mendukung deklarasi Prancis dan Arab Saudi yang menguraikan langkah-langkah menuju solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Hamas juga diminta menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.
Hamas telah berulang kali menyatakan tidak akan meletakkan senjata. Namun, menurut tiga pejabat Hamas, mereka telah memberi tahu para mediator bahwa bersedia meninggalkan pemerintahan di Gaza dan memilih badan penguasa yang non-partisan.
Ia menegaskan bahwa pengaturan pascaperang Gaza harus disepakati di antara warga Palestina sendiri dan tidak ditentukan oleh kekuatan asing.