Perluasan konflik berisiko memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah buruk di Gaza. Sebuah badan kemanusiaan yang berafiliasi dengan PBB mengatakan wilayah tersebut sedang mengalami kelaparan. Sekitar 2,1 juta orang yang tinggal di sana mengalami kelaparan massal.
Meskipun telah diumumkan perluasan langkah-langkah bantuan di Gaza, kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan Israel masih belum memberikan bantuan yang cukup ke wilayah tersebut. Israel membantah adanya kelaparan di Gaza dan menyalahkan PBB karena tidak mendistribusikan bantuan secara efisien.
Setidaknya 40 warga Palestina tewas akibat tembakan dan serangan udara Israel di Gaza pada Senin, di samping lima orang yang meninggal karena kelaparan, kata otoritas kesehatan.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Setidaknya 10 dari mereka yang tewas ditembak saat mengantre makanan di luar pusat distribusi yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) milik swasta AS.
Seorang perawat di rumah sakit al-Aqsa juga tewas ketika sebuah palet bantuan yang dijatuhkan dari udara jatuh menimpanya di Deir al-Balah, Gaza tengah. Seorang pria lainnya dibawa ke rumah sakit setelah sebuah peti bantuan jatuh menimpa tendanya.
Hampir 61.000 orang telah terbunuh di Gaza sejak perang dimulai. Israel melancarkan perang sebagai respons atas serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Israel dinilai capai tujuan militer
Para mantan pejabat keamanan Israel juga memperingatkan agar tidak memperluas perang, dengan alasan bahwa Israel telah lama mencapai tujuan militernya di Gaza.
“Awalnya perang ini adalah perang yang adil, perang defensif, tetapi ketika kami mencapai semua tujuan militer, perang ini bukan lagi perang yang adil,” kata Ami Ayalon, mantan kepala badan keamanan Shin Bet, dalam sebuah video pada Minggu malam. “[Perang] ini membawa Israel pada hilangnya rasa keamanan dan identitasnya.”
Sementara itu sebuah demonstrasi juga digelar di luar kantor perdana menteri di Yerusalem sebagai protes terhadap rencana pemecatan Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara.
Pemerintah Netanyahu telah memberikan suara untuk pemecatannya pada Senin, meskipun Mahkamah Agung Israel menyatakan bahwa ia tidak boleh diganti sampai masa jabatannya berakhir.
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
Pada bulan Maret, Menteri Kehakiman Israel memulai proses pemecatan Jaksa Agung.