EKONOMI sedang tak baik-baik saja tak hanya menerpa rakyat menengak ke bawah lewat fenomena ‘rojali’ dan ‘rohana’, tapi juga menyasar kalangan pengusaha.
Beban operasional perusahaan saat ini, dirasakan semakin berat. Karena harus menanggung iuran BPJS Kesehatan pekerja, serta tarif listrik yang semakin mahal.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengatakan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, menunjukkan tren kenaikan. Terutama di industri padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT). Sudah banyak yang tutup karena tak kuat mengatasi tekanan berat.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Paruh pertama 2025, berdasarkan Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 42.385 pekerja terkena PHK. Angka ini melonjak 32,19 persen jika dibandingkan paruh pertama 2024, sebanyak 32.064 orang.
“Tapi memang kalau lihat kondisinya, PHK ini terus meningkat, dan terutama di dalam sektor-sektor padat karya seperti TPT, tekstil, sektor-sektor yang sangat tertekan pada hari ini,” ujar Shinta di Jakarta, dikutip Rabu (30/7/2025).
Ketika angka PHK membeludak, kata Shinta, penciptaan lapangan kerja baru tak mampu menyerap pekerja baru, dan pekerja lama yang terkena PHK. Hanya sekitar 1,25 juta lapangan kerja baru yang tersedia, sementara angkatan kerja baru mencapai 2 hingga 3 juta per tahun. “Jadi kalau kita lihat setiap tahun itu 2-3 juta pekerjaan baru harus digulirkan,” lanjutnya.
Padahal, angka pengangguran bisa ditekan dengan munculnya investasi di berbagai sektor. Asal tahu saja, investasi masuk di kuartal II-2025 saja, angkanya mencapai Rp477,7 triliun.
Sedangkan total investasi di semester I-2025, mencapai Rp942,9 triliun, atau nyaris 50 persen dari target. Bisa jadi, investasi yang masuk ke Indonesia tak berkualitas. Karena itu tadi, serapan pekerjanya minimalis.
Shinta menjelaskan, Apindo sangat mendukung berbagai langkah konkret melalui berbagai kebijakan pemerintah. Termasuk menjaga kesinambungan lapangan kerja, terutama sektor padat karya.
Misalnya, pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PPN untuk jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku hingga perluasan skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
Selain itu, kata dia, dunia usaha meminta adanya stimulus biaya operasional, termasuk subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak. Lainnya lagi berupa pemotongan tarif listrik, bantuan subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan lewat pemasangan PLTS atap dengan skema net-metering.