Megawati tinggal selangkah lagi menjadi ketua umum PDI. Namun, KLB Surabaya, seperti Kongres Medan, lagi-lagi berujung deadlock. Pada 6 Desember 1993, caretaker kabur tanpa menetapkan ketua umum PDI terpilih.
Di tengah situasi yang sengaja dibuat mengambang itu, Megawati tetap menyatakan diri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto.
Setelah KLB Surabaya, istri Taufiq Kiemas itu pun melancarkan safari politik. Ia mengunjungi Mendagri Yogie S. Memet pada 16 Desember 1993. Yogie sudah tiga kali bertemu Soeharto guna melaporkan kondisi PDI pasca-KLB Surabaya. Usai bertemu Megawati, Yogie berkata kepada Tempo, “Kemungkinkan besar, Megawati bisa menjadi Ketua Umum PDI.”
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Selain Yogie, Megawati mengunjungi Menkopolhukam Soesilo Soedarman, kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Hariyanto, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Hendropriyono, dan anak sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut.
Alhasil, pada 22 Desember 1993, PDI menggelar musyawarah nasional (Munas) di Kemang, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Munas Jakarta). Semua peserta secara aklamasi mendukung Megawati menjadi Ketua Umum PDI.
Gejolak friksi internal dalam tubuh PDI mulai reda. Namun, kepemimpinan Megawati hasil Munas Jakarta tetap rentan. Menurut Soerjadi, kongres partai mesti tetap digelar untuk memilih pengurus selepas Munas. Sebaliknya, menurut Megawati, kepengurusan dia sah sampai periode 1999.
“Dalam anggaran dasar PDI, setelah Munas (Jakarta), jika keadaan memungkinkan, harus dilaksanakan Kongres untuk memilih pengurus,” ujar Soerjadi, seperti dilansir Forum Keadilan (9 Juli 2000).
Ilmuwan politik Edward Aspinall dalam Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia (2005), mencatat pada 1996, pemimpin PDI mulai gusar. Mereka menerima laporan bahwa jajaran Departemen Dalam Negeri dan perwira ABRI menekan jajaran PDI di tingkat daerah untuk menandatangani persetujuan digelar KLB PDI pada 1996.
Pada 3 Juni 1996, 215 dari 305 cabang PDI mendatangi Departemen Dalam Negeri. Mereka meminta izin untuk mengadakan kongres tersebut. Sehari berikutnya, Fatimah Achmad, ketua fraksi PDI di DPR, yang dikenal dekat dengan Soerjadi, membentuk panitia penyelenggara KLB. Ia didukung oleh 15 dari 27 anggota DPP PDI.
Rencananya KLB akan digelar pada akhir Juni 1996 di Medan, Sumatera Utara. Mendagri Yogie S. Memet dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung mendukung KLB tersebut. Dalih mereka, KLB Medan akan mengatasi krisis internal partai.