Strategi Soerjadi ternyata ampuh. Laporan Tempo (25 Desember 1993) menyebutkan nama Megawati efektif menarik pemilih di Jawa Tengah. Saat perempuan bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri itu tampil di panggung kampanye, massa PDI selalu berlimpah. Suara yang diperoleh PDI dalam Pemilu meningkat. Pada Pemilu 1987, PDI meraih 10 persen (40 kursi), dan 14 persen (56 kursi) pada Pemilu 1992.
Namun, Soerjadi memandang menguatnya capaian PDI itu memicu kegusaran pemerintah.
Pada 21 Juli 1993, Kongres IV PDI di Medan (selanjutnya disebut Kongres Medan) memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, pada 24-25 Juli 1993, masih dalam kongres yang sama, Kelompok 17 (Marsoesi, Jusuf Merukh, dan Duddy Singadilaga) bekerja sama dengan Ketua DPD PDI Jawa Timur Latief Pudjosakti dan Kepala Sekretariat DPP PDI Budi Hardjono menduduki arena kongres.
Panglima ABRI Feisal Tanjung menyatakan Soerjadi tidak sah sebagai Ketua Umum PDI karena terlibat kasus penculikan kader. Tak lama sebelum kongres, tujuh saksi menuding Soerjadi sebagai dalang penculikan dan penganiayaan kader PDI, Edi Sukirman dan Agung Imam Sumanto.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Laporan Tempo (7 Agustus 1993) melansir persidangan kasus ini dimulai sejak Mei 1993, tetapi tudingan terhadap Soerjadi baru muncul pada persidangan 12 dan 15 Juli 1993.
Sejak dituding terlibat kasus penculikan kader PDI, yang ditolak sebagian besar kader PDI, ditambah berembusnya kampanye “Asal Bukan Soerjadi” (ABS) membuat laki-laki kelahiran 13 April 1939 itu dalam posisi lemah.
Akhirnya, pada Agustus 1993, Menkopolhukam Soesilo Sudarman mengatakan Kongres Medan tidak sah dan memutuskan menggelar kongres luar biasa (KLB) PDI di Surabaya (selanjutnya KLB Surabaya). Pemerintah menunjuk pengurus sementara yang dipimpin Latief Pudjosakti untuk mengurusi PDI.
“Pemerintah dan ABRI melalukan langkah-langkah untuk menghambat pencalonan saya menjadi ketua umum kembali,” ujar Soerjadi, seperti dilansir Forum Keadilan (9 Juli 2000).
KLB Surabaya akhirnya digelar pada 2-6 Desember 1993. Ada dua tokoh kuat yang bersaing: Budi Hardjono (anggota caretaker dan didukung pemerintah) versus Megawati Soekarnoputri.
Dua hari setelah membuka KLB Surabaya, Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet menerima pesan dari Soeharto. Pada 4 Desember 1993, penguasa Orde Baru itu mengatakan tidak keberatan jika Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Sore harinya, 256 dari 305 Dewan Pimpinan Cabang PDI mendukung Megawati.