AMNESTY International Indonesia mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding gerakan protes ”Indonesia Gelap” dibiayai koruptor. Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dan merupakan serangan terhadap kebebasan berekspresi.
Hal itu diungkapkan Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena lewat keterangan tertulis, Senin (21/7/2025). Ia merespons pidato Presiden Prabowo saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
Menurut Wirya, sikap Presiden yang terus-menerus melontarkan tudingan kepada aktivis dan gerakan sipil dapat mendelegitimasi keresahan masyarakat atas kebijakan pemerintah. Ini menciptakan narasi berbahaya seolah siapapun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
”Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik,” katanya.
Lebih lanjut, tudingan Presiden Prabowo juga dinilai sebagai serangan langsung terhadap kebebasan berekspresi. Alih-alih mendengar substansi kritik, Presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya. Apalagi, ungkapan Presiden tak berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
Amnesty juga mencatat ini bukan kali pertama Presiden menyudutkan suara-suara kritis. Presiden sempat menuduh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membawa kepentingan asing.
Prabowo menyampaikan dugaan pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba masyarakat dalam pidatonya saat peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Taktik semacam itu, lanjut Wirya, mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka.
Karena itu, Amnesty mendesak Presiden untuk berhenti melontarkan klaim tidak berdasar serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai.
Dibayar koruptor
Dalam pidato saat menutup Kongres PSI di Surakarta, Presiden Prabowo sempat menyinggung gerakan ”Indonesia Gelap” dan tagar ”#KaburAjaDulu”. Gerakan-gerakan itu dinilainya menyebarkan pesimisme dalam kehidupan bernegara.
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
”Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat, ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu,” kata Prabowo.