Bagi Indonesia, ini berarti peluang baru untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek skala besar, seperti inisiatif transisi energi, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). NDB dikenal dengan syarat pinjamannya yang seringkali lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional, memberikan opsi pembiayaan yang lebih beragam bagi Indonesia.
Sebelum menjadi anggota penuh, hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan negara-negara, seperti China, India, dan Rusia, sudah terjalin dengan baik. Dengan status keanggotaan di BRICS, kerja sama ini diproyeksikan akan semakin diperkuat.
Diharapkan ada peningkatan investasi langsung dari negara-negara BRICS ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan dengan fokus pada hilirisasi dan energi terbarukan. Sebaliknya, produk komoditas kunci Indonesia, seperti minyak sawit dan karet juga berpotensi menemukan pasar yang lebih besar di negara-negara BRICS.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Keamanan energi dan transisi menuju energi bersih adalah isu krusial bagi negara-negara BRICS. Indonesia, sebagai produsen energi, dapat mempererat kerja sama pasokan dengan anggota lain.
Namun, potensi terbesar ada pada pengembangan energi terbarukan. Ada ruang luas untuk kolaborasi dalam proyek-proyek tenaga surya, angin, dan hidro. Transfer teknologidari China dan India, yang merupakan pemimpin global dalam inovasi energi bersih, akan sangat vital bagi ambisi energi hijau Indonesia.
Selain itu, potensi kerja sama teknologi juga meluas ke sektor digital, kecerdasan buatan (AI), fintech, dan e-commerce, membuka peluang bagi kolaborasi antara startup di negara-negara anggota.
Politik bebas dan aktif
Diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025 juga tidak akan terlepas dari tantangan. Dinamika geopolitik global yang kompleks, persaingan antarblok kekuatan, dan perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS sendiri memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis dari delegasi Indonesia.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan ini selaras dengan diplomasi luar negeri RI yang bebas aktif, yaitu mengambil peran, tanpa terjebak blok geopolitik. Keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang independen akan menjadi kunci.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tampil di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada 6-7 Juli 2025 di Rio De Jeniro, Brasil, seusai menuntaskan kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi. Masyarakat berharap narasi diplomasi Indonesia yang adaptif menganut politik bebas dan aktif, memastikan bahwa kehadiran di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dan kontribusi bagi perdamaian serta kemakmuran global.