HAMAS memberi waktu 10 hari kepada pemimpin geng bersenjata di Gaza yang dipersenjatai Israel agar menyerah. Geng bersenjata itu dinilai terlibat dalam penjarahan pengiriman bantuan.
Seperti dilansir oleh Middle East Eye, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengakui mempersenjatai Pasukan Populer, yang dituduh oleh kelompok-kelompok bantuan mencuri bantuan kemanusiaan, dalam upaya untuk melawan Hamas.
Otoritas Peradilan Militer Revolusioner mengatakan Yasser Abu Shabab, pemimpin Pasukan Populer yang berusia 35 tahun, akan diadili atas tuduhan pengkhianatan, bekerja sama dengan entitas yang bermusuhan, membentuk geng bersenjata, dan pemberontakan bersenjata.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Namun dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya, Pasukan Populer menggambarkan perintah pengadilan hanyalah guyonan yang tidak membuat mereka takut. Setiap orang, kata kelompok itu, bebas mencintai tanah air dan martabat.
Abu Shabab, yang dipenjara oleh Hamas atas tuduhan perdagangan narkoba, berhasil melarikan diri dari penjara dengan pecahnya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.
Sejak pelariannya, Abu Shabab telah mengumpulkan beberapa ratus orang dan menguasai wilayah dekat persimpangan Karem Abu Salem (Kerem Shalom), yang menghubungkan Gaza, Israel, dan Mesir.
Laporan berita Israel menggambarkan tentara Israel melakukan intervensi dalam bentrokan antara pejuang Hamas dan anggota kelompok milisi tersebut untuk melindungi Abu Shabab.
Memo PBB yang bocor menggambarkan pangkalan mereka mirip kompleks militer di zona yang dibatasi, dikontrol, dan dipatroli oleh pasukan Israel.
Dalam penilaiannya pada pertengahan Mei, Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC), menulis bahwa selama enam bulan ke depan, seluruh Gaza diperkirakan akan menghadapi apa yang disebut oleh para ahli sebagai krisis, atau lebih buruk lagi kerawanan pangan akut.
Kondisi itu diperparah oleh inisiatif bantuan AS-Israel yang dikritik karena menggunakan metode militer untuk mendistribusikan bantuan pokok. Skema ini dinilai mematikan dan membunuh warga Gaza.
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
Dalam pernyataan bersama pada Selasa, lebih dari 130 LSM telah menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri skema bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS dan Israel. Mereka menuntut dikembalikan ke mekanisme awal yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa. GHF mulai beroperasi pada akhir Mei, menyusul blokade total selama tiga bulan di Jalur Gaza oleh pasukan Israel.