MAHKAMAH Konstitusi Thailand secara resmi menangguhkan sementara Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand menyusul dugaan pelanggaran etika berat yang dilaporkan oleh 36 anggota senat.
Dugaan pelanggaran tersebut berawal dari bocornya rekaman suara yang berisi percakapan antara Paetongtarn dengan eks PM Kamboja yang kini menjabat sebagai Presiden Senat Kamboja, Hun Sen.
Dalam sidang yang digelar pada Senin (1/7/2025), sembilan hakim konstitusi Thailand secara bulat menerima aduan itu untuk diproses lebih lanjut. Tujuh hakim di antaranya kemudian sepakat bahwa Paetongtarn perlu dinonaktifkan sementara dari tugasnya sebagai perdana menteri, efektif sejak hari itu juga, hingga putusan akhir diterbitkan.
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Kemudian, merespons penangguhan ini, mahkamah memberi waktu 15 hari kepada Paetongtarn untuk menyampaikan pembelaan resmi. Kepemimpinan pemerintahan akan dijalankan oleh Wakil Perdana Menteri, Suriya Juangroongruangkit, sebagai perdana menteri sementara.
Dalam laporan resmi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sebanyak 36 senator Thailand menjadikan cuplikan rekaman suara yang bocor antara Paetongtarn dan Hun Sen tersebut sebagai bukti utama dugaan pelanggaran yang dilakukan Paetongtarn.
Seperti yang dilaporkan ABC, percakapan yang awalnya dimaksudkan untuk meredakan ketegangan yang memanas di perbatasan kedua negara tersebut justru berbuah krisis bagi Paetongtarn, yang baru sekitar sepuluh bulan menjabat Perdana Menteri. Ketegangan tersebut bermula pada akhir Mei ketika seorang prajurit Kamboja tewas dalam kontak senjata dengan pasukan Thailand di wilayah perbatasan yang dipersengketakan.
Dalam rekaman yang bocor dan diunggah melalui akun resmi Hun Sen, terdengar bagaimana Paetongtarn menyampaikan permintaan damai dengan nada yang dianggap terlalu akrab. Paetongtarn menyebut Hun Sen dengan sebutan “paman”. Kepada sosok itu, ia menyatakan siap “mengurus segala hal yang diinginkan” pemimpin senat Kamboja itu demi menyelesaikan permasalahan perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah saat putri bungsu Thaksin Sinawatra tersebut merendahkan seorang jenderal senior Angkatan Darat Thailand, Letjen Boonsin Padklang, yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan. Pernyataan ini dianggap sangat berisiko di negara di mana militer memiliki pengaruh politik yang besar serta riwayat kudeta terhadap keluarga Shinawatra.