PENGUSAHA asal Amerika Serikat, Elon Musk menyebut bahwa Amerika Serikat (AS) berisiko jatuh ke dalam ‘perbudakan utang’ akibat Rancangan Undang-Undang atau RUU belanja dan pajak yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump.
Pada bulan Mei, Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan RUU berjudul One Big Beautiful Bill, yang memotong pengeluaran pemerintah federal, namun di saat yang sama memberikan keringanan pajak besar-besaran. Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), kebijakan ini justru akan memperlebar defisit anggaran dan menambah utang nasional.
“RUU ini menaikkan plafon utang sebesar USD 5 triliun, kenaikan terbesar dalam sejarah dan menempatkan Amerika di jalur cepat menuju perbudakan utang!” tulis Musk di platform X (sebelumnya Twitter).
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Musk telah beberapa kali mengkritik RUU ini lewat berbagai unggahannya. Dia sebelumnya juga menyoroti bahwa defisit anggaran AS berpotensi membengkak hingga USD 2,5 triliun, yang pada akhirnya akan membebani rakyat dengan utang yang tidak dapat ditanggung.
Para analis memperingatkan bahwa Amerika Serikat bisa menghadapi ancaman gagal bayar (default) pada Agustus mendatang jika Partai Republik dan Demokrat di Kongres tidak mencapai kesepakatan untuk menaikkan batas utang negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu kenaikan plafon utang telah menjadi alat tarik-menarik politik antara kedua partai besar di AS.
Hubungan Donald Trump dan Elon Musk kembali memanas. Dalam sebuah wawancara terbaru dengan NBC News, mantan Presiden AS itu menegaskan tidak berniat berdamai dengan CEO Tesla dan SpaceX tersebut dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, Trump juga mengancam Musk, bahkan ia sempat mengatakan akan konsekuensi serius. Ancaman ini berlaku jika Musk berbalik arah dan mendukung kandidat dari Partai Demokrat.
“Kalau dia memilih mendukung Demokrat, dia akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius,” ujar Trump tanpa merinci bentuk konsekuensi itu dikutip Gizmodo, Senin (9/6).
Sebelumnya, Trump memang sempat mengancam akan membatalkan kontrak bernilai miliaran dolar antara pemerintah AS dengan perusahaan milik Musk.
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
Sekutunya, Steve Bannon, bahkan menyarankan agar pemerintah menyelidiki status imigrasi Musk dan mengambil alih perusahaannya menggunakan Defense Production Act.