Secara keseluruhan, Selat Hormuz menduduki posisi penting dalam sejarah perdagangan minyak dan diplomasi internasional. Ketegangan yang terjadi saat ini menyoroti potensi risiko yang mengintai jalur vital ini.
Dengan masa lalu yang kaya dan tantangan yang semakin mendesak, Selat Hormuz tetap menjadi titik kritis dalam ekosistem perdagangan dan politik global.
Seiring meningkatnya ketegangan, perhatian dunia tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Iran dan negara-negara di sekitarnya untuk menjaga stabilitas di kawasan yang sangat strategis ini.
Dampak terhadap Pemerintah Indonesia jika Selat Hormuz ditutup
Baca Juga:Ketika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah MenjawabnyaUsai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda Nasional
Pemerintah Indonesia mengImpor minyak mentah melewati Selat Hormuz bahkan jumlahnya mencapai 22,8 juta barel, berdasarkan data yang dibeberkan PT Pertamina (Persero), yang disampaikan melalui VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut pembelian crude dari Arab Saudi mencapai 19 persen dari total impor.
Sedangkan total impor minyak mentah sepanjang 2024, menurut data Pertamina, ada di kisaran 120 juta barel.
Disampaikan juga bahwa “Bisa jadi (Indonesia mengimpor 22,8 juta barel crude melalui Selat Hormuz, tapi tidak semua terminal crude Arab Saudi ada di jalur Selat Hormuz, sebagian besar iya,”.
Dampak buruk yang paling nyata dari ancaman blokade itu adalah ketidakpastian pasokan minyak. Ini akhirnya bermuara pada kenaikan harga minyak mentah.
Di saat harga minyak internasional naik, biaya produksi dan impor BBM juga bakal membengkak. Dan di lain sisi, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga harga jual pertalite serta solar demi stabilitas sosial dan politik di tanah air.
Menurut peneliti dari Next Policy Shofie Azzahrah bahwa “Selisih antara harga pokok yang naik dan harga jual (BBM) tetap itulah yang ditanggung sebagai subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga minyak dunia otomatis memperbesar selisih tersebut, sehingga membengkakkan anggaran subsidi,”.
“Situasi ini akan memburuk jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah karena transaksi minyak dilakukan dalam dolar. Sehingga jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar impor BBM menjadi lebih besar,” imbuhnya. APBN diyakini bakal terkuras ketika harus menanggung beban subsidi di tengah gejolak rantai pasok minyak dunia.