SECERCAH harapan muncul di tengah awan mendung yang menyelimuti langit Pers Nasional.
Banyak media, terutama di tingkat lokal, kini berjuang keras quntuk tetap hidup. Iklim usaha yang tidak menentu, tekanan ekonomi, serta gempuran arus informasi digital membuat banyak perusahaan pers sekarat dan nyaris kehabisan napas terakhir.
Namun, harapan itu sedikit menyejukan saat Gubernur Lemhanas RI, Dr. Tubagus Ace Hasan Syadzily, dalam Musyawarah Nasional ke-2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), menyatakan bahwa ketahanan siber adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional.
Baca Juga:Usai Aksi Protes Penggerebekan Imigrasi, Los Angeles Rusuh Donald Trump Kirim Ribuan Garda NasionalSekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke Pimpinan
Pernyataan itu bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi sekaligus penegasan akan pentingnya eksistensi pers, baik lokal maupun nasional, dalam menjaga integritas bangsa.
Sebagai Ketua JMSI Jawa Barat, saya meyakini bahwa pers bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan tulang punggung ketahanan informasi.
Di era multipolar, seperti yang dijelaskan Dr. Ace, perang tak lagi menggunakan senjata, melainkan melalui narasi dan opini. Di sinilah media, khususnya media siber, harus hadir sebagai benteng utama—menyaring informasi, membendung hoaks, dan menjaga opini publik tetap sehat.
Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Kominfo dan Digital, Nezar Patria, yang menegaskan bahwa meskipun semua orang kini bisa menyebarkan informasi, hanya media profesional yang memiliki tanggung jawab menjaga integritas data dan fakta. Ia juga menyoroti ancaman nyata dari kecerdasan buatan (AI) yang mampu memproduksi konten visual dan audio menyerupai tokoh publik untuk menyebarkan informasi palsu.
Dalam konteks ini, peran media yang profesional dan patuh pada kode etik menjadi sangat vital.
Namun mari kita jujur. Di balik tanggung jawab besar itu, banyak media lokal sedang dalam kondisi tidak sehat.
Publisher rights yang katanya akan di fasilitasi sebuah Komite Dewan Pers masih sebatas angan bagi masyarakat pers lokal. Kami butuh lebih dari itu—dukungan regulasi yang berpihak, kemitraan strategis dengan berbagai pihak, serta model bisnis baru yang adaptif dan berkelanjutan.
Baca Juga:Ketua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung KudaKPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu Dekat
Jika negara menempatkan media sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan informasi, maka negara pun harus hadir dalam memperkuat fondasinya. Jangan biarkan media lokal hanya menjadi penonton di tengah panggung narasi global yang penuh manipulasi.