KERUSUHAN besar pecah di Los Angeles usai aksi protes terhadap penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal. Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Sabtu mengumumkan pengerahan 2.000 pasukan Garda Nasional guna meredam situasi yang memanas.
Melansir Reuters, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyatakan Pentagon siap mengerahkan pasukan aktif jika kekerasan terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa Marinir di Camp Pendleton kini berada dalam status siaga tinggi.
Pasukan keamanan federal pada Sabtu menghadapi para demonstran di wilayah Paramount, Los Angeles tenggara, yang beberapa di antaranya mengibarkan bendera Meksiko. Sementara itu, aksi lain di pusat kota Los Angeles pada malam harinya diikuti sekitar 60 orang yang meneriakkan slogan “ICE out of L.A.!”
Baca Juga:Sekjen DPR Sebut Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran: Kami Teruskan ke PimpinanKetua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung Kuda
Trump menandatangani memorandum presiden untuk pengerahan Garda Nasional guna menangani “ketidaktertiban yang dibiarkan tumbuh,” menurut pernyataan Gedung Putih. Koordinator kebijakan perbatasan Trump, Tom Homan, menyebut pengerahan akan dilakukan pada Sabtu di Los Angeles.
Gubernur California Gavin Newsom mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang sengaja memprovokasi. Dalam unggahannya di X, Newsom mengatakan Trump menginginkan tontonan, bukan karena kekurangan aparat penegak hukum.
Newsom menilai ancaman Hegseth untuk mengerahkan Marinir aktif terhadap warga AS sebagai tindakan yang tidak waras. Ia mengimbau warga agar tidak terprovokasi dan tetap menyuarakan pendapat secara damai.
Trump melalui platform Truth Social mengatakan bahwa jika Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass tak mampu menjalankan tugas, maka pemerintah federal akan turun tangan. Ia menambahkan akan menangani “KERUSUHAN & PENJARAH” sebagaimana mestinya.
Aksi protes tersebut mempertemukan Los Angeles yang dikuasai Partai Demokrat dengan Gedung Putih pimpinan Partai Republik yang sedang gencar memperketat kebijakan imigrasi. Ketegangan ini semakin memperdalam jurang politik antara negara bagian dan pemerintah pusat.
Wakil Presiden JD Vance menyebut para demonstran sebagai “pemberontak” yang membawa bendera asing dan menyerang petugas imigrasi. Ia menilai sebagian pemimpin politik AS menganggap penegakan hukum perbatasan sebagai hal yang jahat.
Penasihat senior Gedung Putih, Stephen Miller, menyebut aksi protes itu sebagai “pemberontakan kekerasan.” Namun, dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahan belum menerapkan Undang-Undang Pemberontakan (Insurrection Act).