PARTAI Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) resmi membatalkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sedianya akan digelar pada Selasa, 3 Juni 2025 di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI.
Pembatalan dilakukan setelah tercapai kesepakatan awal dengan pemerintah dan DPR untuk membuka ruang dialog dan perundingan terkait empat tuntutan utama pihak buruh.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa rencana perundingan akan dilaksanakan, Kamis, 5 Juni 2025, bersama perwakilan pemerintah dan DPR.
Baca Juga:Ketua Koperasi Al- Azariyah dan Pengawas Operasional Tersangka Insiden Longsor Tambang Galian C Gunung KudaKPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu Dekat
“Dengan demikian, aksi ribuan buruh pada 3 Juni 2025 resmi dibatalkan,” kata Said Iqbal, dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).
Keempat isu yang menjadi tuntutan pihak buruh di antaranya adalah penolakan terhadap penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia, pengangkatan Mitra Pos menjadi karyawan langsung PT Pos, penolakan terhadap kenaikan iuran dan penerapan KRIS BPJS Kesehatan, serta penghentian praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghapusan outsourcing.
Terkait isu pensiunan dan Mitra Pos, disebutkan bahwa pertemuan langsung dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara akan dilakukan pada hari yang sama. Dua isu lainnya akan dibahas bersama pimpinan KSP-PB, pemerintah, dan DPR RI pada tanggal tersebut.
“Terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, bahkan telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung dilakukan pertemuan dan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama,” kata Said Iqbal.
Said berharap perundingan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada pekerja, khususnya dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan pensiunan dan status kerja Mitra Pos.