Kesepakatan tersebut telah ditetapkan dalam pada 24 April 2025. Sebelumnya biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian sebuah lembaga rata-rata mencapai hingga Rp 7 juta.
“Kami telah berunding dengan INI dan disepakati harganya menjadi lebih murah. Kalau yang berunding itu Pemerintah Pusat pasti harga akan murah. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ikatan Notaris Indonesia,” ucap Menkop.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih Zulkifli Hasan menambahkan, Kopdes/Kel Merah Putih menjadi solusi bagi upaya pengentasan kemiskinan dan permasalahan umum lainnya di desa.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Dia mengakui, selama periode reformasi, desa selalu terpinggirkan dan tertinggal pembangunan ekonominya. Hal ini mengakibatkan kemiskinan di desa semakin ekstrem dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berubah signifikan. Untuk itu, melalui Kopdes/Kel, diharapkan dapat menjawab semua permasalahan di desa tersebut.
“Sudah 28 tahun sudah reformasi tetapi pembangunan desa tertinggal. Maka kita saat ini kerja cepat, setelah ini kita akan bangun besar-besaran Kampung Nelayan,” ujar Zulkifli.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan kesiapan Sumsel menjalankan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih. Dalam catatannya, dari 3.258 desa saat ini sudah 2.965 desa atau 91 persen telah menjalankan agenda Musdesus yang menjadi prasyarat utama pendirian Kopdes/Kel Merah Putih.
“Kami di Provinsi Sumatera Selatan siap menjalankan misi besar pak Presiden Prabowo agar ada pemerataan ekonomi tidak hanya di kota tapi juga bisa masuk ke desa-desa,” katanya.