Tito menambahkan, Kota Bekasi 60 persen TP dan 40 persen PAD, Kota Bogor 56 persen TP dan 44 persen PAD tapi penduduknya banyak sekali, kemudian yang lainnya Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor.
Seterusnya Kabupaten Subang, ternyata TP nya 71 persen meskipun kalau sirinci lagi TP nya berasal dari DAU atau DBH. Karena sebagian pajaknya ke Jakarta, baru dikembalikan lagi ke Subang. Sumedang dan Kabupaten Cirebon sama, 76 persen anggaran berasal dari TP, sisanya dari PAD. Indramayu dan Majalengka 78 persen anggaran dari TP.
“Kabupaten Kuningan paling berat, 82 persen itu anggarannya berasal dari TP dan PAD nya hanya 15 persen,” jelasnya.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Dari gambaran ini, imbuh Tito, grafik warna hijau dari PAD berupa pajak daerah dan retribusi, itu menggambarkan kondisi dunia usahanya. Semakin banyak hijaunya (PAD), berarti dunia usahanya hidup, maka pajak daerah dan retribusinya meningkat. Tapi bila hijaunya rendah artinya dunia usahanya belum hidup.
Tito kembali menyoroti Cirebon bagian dari Kawasan Rebana meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang, menurutnya Kota Cirebon cukup lumayan fiskalnya, dengan penduduk sekitar 350 ribu jiwa.
“Makanya, tadi Kang Dedi bilang ke saya, bagaimana kalau wilayah sekitaran Cirebon digabung dengan Kota Cirebon. Ya, silahkan boleh saja diajukan,” ungkap Tito.