“Kita tahu ya, ditambah lagi dengan SDM-nya kuat, apalagi penduduk [Jabar] yang terbesar se-Indonesia, 40 juta kan. Tapi 68 persen, itu anak muda itu. Kalau bisa mereka dibentuk untuk jadi tenaga kerja yang unggul, ini saya yakin Jawa Barat akan melompat. Rebana juga bisa melompat,” ungkapnya.
Selain itu, Mendagri juga menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk perlu melibatkan masyarakat lokal, khususnya melalui perekrutan tenaga kerja dari wilayah sekitar. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pemberdayaan sosial. Dengan kata lain, pembangunan harus memberikan manfaat bagi semua pihak atau menjadi win-win solution.
“Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Subang, Majalengka, dan Sumedang, ini bisa maju. Otomatis juga akan memberikan kontribusi buat Jawa Barat dan pertumbuhan ekonomi, kemajuan Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Lebih lanjut, Tito didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan kapasitas fiskal dan profil APBD TA. 2025 se-Jawa Barat.
Mendagri mengatakan, Jawa Barat dalam fiskal provinsinya sangat kuat, namun pihaknya juga membagi wilayah di Jawa Barat ini pada kapasitas fiskal atau kemampuan kuat, sedang dan lemah.
Kata Tito, merupakan dua perbandingan dari dua income pendapatan utama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Transfer Pusat (TP) seperti, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ia menjelaskan pada monitor grafik, dimana warna hijau merupakan PAD kota/kabupaten di Jawa Barat dan biru merupakan TP dari Kemenkeu.
“Jawa Barat ini sebenarnya fiskalnya cukup kuat, karena PAD nya tinggi dari pada transfer pusatnya. Yakni 62 persen dari PAD dan 37 persen dari TP,” ucapnya.
Tito membedah kondisi fiskal sejumlah wilayah seperti Kota Cirebon, yang dikatakannya cukup kuat. Dimana 55 persen fiskalnya berasal dari TP dan 45 persennya dari PAD.
“Jadi Kang Dedi, jika anggaran dari pusatnya dikurangi sedikit-sedikit, Jawa Barat tidak akan goyang. Dan jika daerah-daerah ingin mengajukan hibah bisa saja minta ke Kang Dedi, namun tetap harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.