KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sejumlah permasalahan hingga kejanggalan dalam pelaksanaan program pendidikan karakter pancawaluya Jawa Barat istimewa besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Program itu adalah mendidik anak dengan cara mengirim ke barak militer.
Temuan ini merupakan bagian dari hasil pengawasan langsung KPAI terhadap pelaksanaan program di dua lokasi utama, yakni Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha di Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Berikut sejumlah temuan KPAI:
Ada Ancaman Tak Naik Kelas
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengungkap adanya praktik intimidatif dalam pelaksanaan program pendidikan karakter berbasis barak militer ini. Dia menyebut anak-anak yang menolak mengikuti program ini bahkan mendapat ancaman tidak naik kelas.
“Program ini tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional, melainkan hanya rekomendasi dari guru Bimbingan Konseling (BK). Bahkan dari hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun Lembang, ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas,” kata Jasra dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 16 Mei 2025.
Sebagian Anak Tak Betah Hingga Ingin Keluar
Temuan lainnya, terdapat anak-anak peserta pelatihan yang merasa tidak nyaman hingga ingin keluar dari lokasi pendidikan dengan berbagai alasan.
“Sebagian dari mereka mengikuti diklat ini karena rekomendasi guru BK. Ada yang mengatakan tidak betah, ingin tetap belajar di sekolah, dan bahkan ada yang mencoba keluar dari depo pendidikan dengan alasan ingin membeli makanan ringan,” kata Komisioner KPAI Aris Adi Leksono pada Senin, 12 Mei 2025.
Meski tak ditemukan kekerasan fisik, Aris mencatat adanya tanda-tanda kelelahan yang dirasakan para peserta didik. Hal itu tercermin saat mereka mengikuti materi.
“Anak-anak tampak lelah, sehingga saat ada materi ada yang mengantuk, tidak fokus, dan berbicara antar teman,” ujar Aris.
Pertanyakan Proses Pemilihan Siswa Nakal
KPAI juga menemukan adanya ketidakpastian dalam penentuan siswa nakal yang akan dikirim ke barak. Jasra mengatakan di salah satu lokasi program, yakni di Purwakarta, ditemukan tiga SMP negeri yang belum memiliki guru BK.